RAPBD DKI 2008 Anti Rakyat Miskin

RAPBD DKI 2008 Anti Rakyat Miskin


Jakarta, myRMnews. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Ja­karta Triwicaksana menilai Ran­cangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) ta­hun 2008 yang disusun Pem­prov DKI tidak berpihak kepada rakyat.

“RAPBD DKI turun Rp 200 mi­liar, tetapi ada kenaikan be­lan­ja pegawai angkanya men­ca­pai Rp 1 triliun. Dengan begitu, ke­mungkinan besar akan ada pos so­sial yang berkurang, minimal ti­dak ada perbaikan anggaran,” kata Triwicaksana dalam pers rea­lese yang diterima redaksi Rakyat Merdeka, kemarin.

Sementara itu, kata Triwi­cak­sana, kebutuhan anggaran pos sosial sangat dibutuhkan, karena jumlah angka kemiskinan di Ibukota meningkat.

Lelaki lulusan Birmingham Univeristy itu mengaku sudah menginstruksikan kepada anak buahnya di Kebon Sirih untuk menolak anggaran Pemprov DKI yang tidak pro rakyat.

“Masalahnya, Pemprov DKI sering terlambat mengajukan RAPBD,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Sani ini me­nilai Fauzi Bowo Cs, tidak kreatif un­tuk meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, 90 persen PAD DKI di dapat dari punggutan pajak.

Menurutnya, peluang untuk meningkatkan PAD sebenarnya ter­buka lebar. Misalnya, meng­gandeng investor dari Ti­mur Te­ngah untuk terlibat dalam pem­bangunan di Jakarta, karena Ti­mur Tengah saat ini kebanjiran dana seiring sedang mahalnya har­ga minyak dunia. “Saya ge­re­getan, Pemprov DKI tidak jeli,” imbuhnya.

Hal serupa juga disoroti oleh anggota Fraksi PDIP M Nakoem. Menurutnya, dalam RAPBD DKI 2008 tidak ada anggaran opera­sio­nal untuk tim penggerak pos­yan­du dan para jumantik di DKI.

“Padahal mereka ini sangat penting guna meningkatkan kesehatan warga Ibukota. Tanpa ada dana atau tunjangan ope­ra­sional, mana mungkin mereka bi­sa berjalan,” kata Nakoem ke­pa­da wartawan baru-baru ini.

Padahal, tambah Nakoem, tugas mereka juga sama beratnya dengan pengurus RT dan RW yang saat ini sudah mendapat dana operasional dari APBD DKI.

Nakoem pun mengusulkan, agar anggaran yang dialokasikan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang cukup besar bisa dikurangi dan dipindahkan untuk tunjangan operasional petugas posyandu dan para jumantik.

“Saya kira ini jalan tengah agar anggaran ini bisa dialokasikan lebih banyak bagi warga miskin di bidang kesehatan. Jika tidak maka RAPBD ini tidak berpihak kepada wong cilik,” tandas­nya. rm