Berita Seputar Kita

Peluang Bisnis Online Dahsyat

2010-07-27T23:40:00.001-07:00

Wah, saya baru baca peluang bisnis menarik menjadi agen perjalanan haji dan umroh dengan modal yang terbilang sangat ringan cuma 3.6 juta, langsung aja deh ke TKP

http://haji-umrah-gratis.blogspot.com/

Pemilu 2009 Contreng PKS

2009-02-13T18:23:00.000-08:00

Pemilu 2009 Contreng PKS
Pemilu 2009

Peluang Sukses Bisnis Melilea

2008-10-15T21:29:00.001-07:00

Pelatihan Sukses Bisnis Melilea

Pelatihan Sukses Bisnis Melilea

Disinilah Pelatihan Sukses Yang Diberikan Secara GRATIS !

Anda pasti beruntung mengikuti pelatihan ini, era internet memberikan peluang kepada pebisnis online sekaligus offline untuk mendapatkan kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kecantikan sekaligus kesehatan.

Melilea memberikan peluang kepada individu untuk sukses, berkembang dan berjaya ditengah gelombang krisis moneter saat ini disebabkan penghasilan bedasarkan dollar.

Ikuti pelatihan ini yang akan di isi langsung oleh pelatih yang telah sukses meraih penghasilan ratusan juta per bulan juga mobil serta rumah mewah. Telah puluhan orang sukses melalui bisnis ini dan kini Giliran Anda.

Anda pasti sukses karena langsung dilatih oleh pelaku sukses, produk yang mendapat pengakuan “Super Brand” Serta “ Sertifikat Halal Amerika” serta didukung perusahaan internasional.

Peluang bisnis dan usaha menguntungkan

Waktu dan Tempat:

Sabtu, 18 Oktober 2008 Pukul 12.00 Wib

Melilea Galery Simprug, Blok L-P Jl. Teuku Nyak Arif No.10 Jakarta Selatan

Pendaftaran dengan Cara Mengirim SMS

ketik Nama (spasi) Profesi Kirim Ke 021-70692409

Catatan :

Modem dan Laptop dibawa masing-masing peserta
Bagi yang terlambat dikenakan biaya Rp.50.000
Kami hanya menerima 50 orang pendaftar pertama
Gratis CD Tools Sukses Dahsyat Era Krisis Moneter Bagi Peserta Yang Ontime

Salah satu Testimoni Sukses Di Melilea

Pak Zulkifli

Iklan: Jasa Penerjemah Bahasa

2008-09-27T21:24:00.000-07:00

penerjemah bahasa

Bahasa membatasi anda? Mari bersama kami menjelajah dunia dengan bahasa. Penerjemah Bahasa memberikan jawaban bagi kebutuhan anda akan bahasa asing. Terjemahan, interpreting, editing, legalisasi serta interpreting system merupakan integrated service kami yang akan meniadakan batasan akan bahasa, menjadikannya lebih jelas dan mudah untuk anda. Dengan satu langkah bersama kami maka tak ada lagi batasan akan bahasa.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Telepon : 021-73888872,021-70692409

5 Ketika Laptop Semakin Murah

2008-04-06T23:25:00.000-07:00

Ketika Laptop Semakin Murah

Ketika Laptop Semakin Murah 1

Laptop (komputer jinjing) bukan lagi menjadi barang mewah dengan harga di atas Rp 10 juta per unit.Laptop kelas menengah impor dan rakitan dalam negeri dapat dibeli dalam kisaran harga Rp 3 juta hingga Rp 9 juta, dengan kemampuan "tidak kalah" dibandingkan dengan produk papan atas seperti Toshiba, IBM, Dell, Fujitsu, Sony, dan lain-lain.

"Tidak ada masalah dengan laptop kelas menengah. Yang harus diperhatikan adalah spesifikasi prosesor, kapasitas memory card, hard disk, dan kelengkapan lain seperti Wifi. Komponen yang dapat memengaruhi performa laptop ini menentukan tinggi rendahnya harga jual. Semisal prosesor pentium jenis tertentu harganya lebih murah dibandingkan dengan produk AMD. Tentu ini berpengaruh terhadap performa prosesor," kata Wisnu Widyawan, marketing and communication supervisor di stan Komputer Relion.

Relion yang merupakan laptop rakitan lokal memasarkan tiga varian, yakni Enduro LM-RL888, Enduro LM-RL101S, dan Enduro HM-RL101T. Produk tersebut dipasarkan dalam rentang harga Rp 6,6 juta, Rp 7,4 juta, dan Rp 9,3 juta. Sejumlah produk memiliki kemampuan Wifi, yakni mengakses internet nirkabel di ruangan berfasilitas hotspot.

Rizki M Zaki dari stan ECS Elite Group menjelaskan, notebook atau laptop "kelas menengah" ini konon menguasai sebagian besar pangsa pasar di Tanah Air. ECS produk asal China ini memiliki harga "miring" bervariasi, dari Rp 3 juta hingga tertinggi Rp 9 juta untuk jenis Origami yang memiliki layar sangat mini yakni 7 inci dengan keyboard lipat yang sangat ringkas serta ringan.

Walhasil, banyak mahasiswa dan profesional pemula kini mampu membeli laptop karena adanya produk kelas menengah. Bui Min dari stan Notebook Axioo menjelaskan, laptop pada kisaran harga di bawah Rp 6 juta didominasi konsumen mahasiswa. Sedangkan kelompok profesional membeli laptop pada kisaran harga Rp 6 juta hingga Rp 9 juta.

"Produk kami juga rakitan lokal dengan spesifikasi teknis yang bisa diadu dengan Toshiba atau Sony. Harga kami nyaris separuh produk Sony untuk spesifikasi teknis yang hampir sama. Laptop papan atas dengan harga di atas sepuluh juta hingga dua puluh juta lebih memang sulit dijangkau bagi kalangan mahasiswa dan profesional pemula. Celah itu diisi notebook lokal atau pun impor kelas menengah," ujar Bui Min.

Pada pameran di PRJ, notebook kelas menengah itu memiliki variasi layar berbeda dari 14 inci, 12 inci, hingga 7 inci. Besar atau kecilnya layar berpengaruh pada volume dan kepraktisan membawa notebook.

Selain ketiga merek di atas, dapat dijumpai produk lain dari Ion dan MSI yang juga masuk kategori notebook kelas menengah pada kisaran harga Rp 4,9 juta hingga Rp 9 juta lebih. Sarana pembiayaan secara cicilan dengan bunga sekitar 10 persen per tahun juga disediakan oleh Adira Finance selama pameran.

Notebook yang semakin murah ini mengingatkan kita pada program mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra yang mencanangkan laptop murah bagi setiap murid sekolah di Thailand. Semoga siswa di Indonesia mempunyai kesempatan serupa dengan semakin murahnya harga laptop. (Iwan Santosa)
Jasa Service Komputer dan Perbaikan Laptop Installasi Linux 021-73888872

Indonesia Visa Is Easy !

2008-02-15T01:04:00.000-08:00

Indonesia Visa Is Easy !

Immigration Firms Licences and Notary Foreign Investment Visa Consultation Services

No Problem ! The Solutions In Your Fingertips

Our company has been serving the expatriate community in Jakarta, Bali and Indonesia for years. We provide business consultation, legal services and visa services. if you want to start business as a foreigner in Indonesia, we can help and guide with every step you need to take. We guide you from starting up to opening of your business and thereafter. We help you getting a working permit, firms license (PT, PMA, Representative Office) or a business visa, and provide all other information needed for successful investment in our beautiful country Indonesia, and especially Jakarta. We experts in visa regulation in Indonesia and can help you with retirement in Indonesia, various business visa, all expatriate documents, social visa, re-entry or exit permits
With its focused case management approach, can assist in solving all of your business related or private immigration problems quickly and efficiently.We provide you with the highest level of professional performance.

Indonesia Bali Immigration

Indonesia Bali Visa

Our Services :

Working permit-visa KITAS
Multiple entry business visa
Single business visa Social visas
Exit and re-entry permits Visa extensions
Expatriate documents
Firms licences and notary
Passport and travel documents
Immigration consultation
Foreign company consultation
Naturalization consultation

CALL US NOW ON

Tel :62-21-92929643
Fax : 62-21-56953044
or

Email

Indonesia Business Immigration Services

Marketing Office:
Tel/Fax :
62-21-92929643
Jl. Mawar No.36 Bintaro Jakarta 12330 Indonesia
info@jak-expat-services.com

We advise both business and private clients, prepare the appropriate applications on your behalf and take you through the legal processes involved."

We represent a wide variety of international companies in the financial services, insurance, retail sales, engineering, technology, education, pharmaceuticals, telecommunications, management consultancy, construction, manufacturing, media, sports and entertainment industries and the legal profession

We can assist you in a variety of immigration applications, and liaise closely with the relevant government departments to ensure that your applications are resolved quickly. We keep your involvement to a minimum to save you time and will handle legal documentation on your behalf, but also offer you one off or ongoing specialist advice

visa to visit indonesia year 2008

Marketing Office:
Tel : 62-21-92929643
Fax : 62-21-56953044

Jl. Mawar No.36 Bintaro Jakarta 12330 Indonesia
info@jak-expat-services.com

Indonesian Visas
Immigration Firms Licences and Notary Foreign Investment Visa Consultation Services
Student Visa, Work / Working Visa

Visit Indonesia 2008
Celebrating 100 years of Nation's Awakening
Copyright GMN Jakarta 2008

indonesia visa services
Indonesia Visa Services | Total Solution Indonesia Visa
Indonesia Immigration and naturalization consultation
Foreign investment consultation

ALP

Tel.+62-21-92929643
Fax.+62-21-56953044

Quality Services For Your Business
Tel.+62-21-92929643
Fax.+62-21-56953044

Percetakan Murah

2008-02-14T16:19:00.000-08:00

Percetakan Murah

Jasa Percetakan Tuk Segala Macam Keperluan, Didukung Alat Mesin Cetak Canggih, Enggak Perlu Repot2

Mudah Murah Berkualitas dan Cepat

Segera Hubungi Kami
Telp: 021-73888872,021-7372864

percetakan murah

agen percetakan
alamat percetakan
alat alat percetakan
alat percetakan
asosiasi percetakan
bahan percetakan
belajar percetakan
biaya percetakan
bisnis
bisnis percetakan
cara percetakan
cari percetakan
company profile percetakan
daftar harga percetakan
daftar percetakan
daftar perusahaan percetakan
data percetakan
dunia percetakan
forum percetakan
gambar
harga mesin percetakan
harga percetakan
iklan percetakan
industri percetakan
istilah percetakan
jasa percetakan
jl percetakan negara
jual alat percetakan
jual mesin percetakan
kartu undangan
kerjasama percetakan
kursus percetakan
lelang percetakan
limbah percetakan
lowongan di percetakan
lowongan kerja di percetakan
lowongan kerja percetakan
lowongan percetakan
manajemen percetakan
memulai bisnis percetakan
memulai usaha percetakan
mesin
mesin percetakan
mesin percetakan offset
nama percetakan
order percetakan
pabrik percetakan
pameran percetakan
pelatihan percetakan
peluang usaha percetakan
pemasaran
penawaran percetakan
penerbit
penerbit dan percetakan
penerbit percetakan
penerbitan percetakan
pengertian percetakan
pengusaha percetakan
peralatan percetakan
percetakan
percetakan adalah
percetakan alquran
percetakan andi
percetakan bali
percetakan bandung
percetakan banner
percetakan besar
percetakan bogor
percetakan brosur
percetakan buku
percetakan dan penerbitan
percetakan dan sablon
percetakan di bali
percetakan di bandung
percetakan di bogor
percetakan di indonesia
percetakan di jakarta
percetakan di jogja
percetakan di medan
percetakan di semarang
percetakan di surabaya
percetakan di yogyakarta
percetakan dian rakyat
percetakan digital
percetakan digital printing
percetakan dijakarta
percetakan erlangga
percetakan grafika
percetakan gramedia
percetakan id card
percetakan indonesia
percetakan jakarta
percetakan jakarta selatan
percetakan jogja
percetakan kalender
percetakan kanisius
percetakan kaos
percetakan kartu
percetakan kartu nama
percetakan kartu undangan
percetakan kartu undangan pernikahan
percetakan kemasan
percetakan kertas
percetakan koran
percetakan label
percetakan majalah
percetakan malang
percetakan medan
percetakan murah
percetakan negara
percetakan negara ri
percetakan net
percetakan offset
percetakan online
percetakan plastik
percetakan poster
percetakan printing
percetakan rambang
percetakan sablon
percetakan security
percetakan semarang
percetakan spanduk
percetakan stiker
percetakan subur
percetakan surabaya
percetakan surat kabar
percetakan tabloid
percetakan uang
percetakan undangan
percetakan undangan pernikahan
percetakan yogyakarta
perkawinan
perkembangan percetakan
pernikahan
perum percetakan
perum percetakan negara
perum percetakan negara indonesia
perum percetakan uang ri
perusahaan percetakan
perusahaan percetakan di jakarta
printer percetakan
printer untuk percetakan
produk percetakan
produksi percetakan
profile percetakan
proposal percetakan
proses percetakan
pusat percetakan
sampoerna percetakan nusantara
sejarah percetakan
situs percetakan
teknik percetakan
teknologi percetakan
tempat percetakan
tender percetakan
tentang percetakan
tinta percetakan
undangan
usaha percetakan
website percetakan
Peluang Bisnis | Peluang Usaha | Bisnis Internet | Bisnis Online Halal

Bisnis Halal

Indonesia Visa Guidance

2008-02-08T22:59:00.000-08:00

Indonesia Visa Guidance

IMMIGRATION GUIDANCE TO INDONESIA
CHAPTER I

VISA APPLICATIONS

1. VISAS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA :
a.

A Visa of the Republic of Indonesia is issued in the form of a sheet of paper attached to a passport. The type of visa issued shall be based on the visa application.
b. A Diplomatic Visa or a Service Visa shall only be issued to the bearer of a Diplomatic Passport or a Service Passport. Applications for Diplomatic or Service Visas should be accompanied by diplomatic letters or official letters.
c. Visa applications may be done by proxy, except for Diplomatic or Service Visa applications.
d. A visa application should be submitted to an Embassy or Consular Office of the Republic of Indonesia or other official designated by Government of the Republic of Indonesia.
e. Visas shall be used within 60 (sixty) days, calculated from the date of issuance. Any foreign national who fails to use a visa within this designated period of time must submit a re-application for a new visa.

2. COMPETENT AUTHORITIES AND OFFICIALS :
a. The Immigration Attache at an Embassy or Consular Office of the Republic of Indonesia or other designated official (hereafter, Visa Officer) is authorized to issue or reject Diplomatic or Service Visa applications in accordance with the decision of the Minister of Foreign Affairs.
b. The Visa Officer is authorized to issue or refuse requests for Transit Visas, Visit Visas, and Limited Stay Visas in accordance with the decision of the Director General of Immigration on behalf of the Minister of Justice.
c. The Director General of Immigration may fully authorize the Visa Officer to issue or reject applications for Transit Visas or Visit Visas.
d. The Visa Officer shall have the full authority to grant a visa to a foreign national who is in possession of a national passport or other valid travel document.
e. The Visa Officer, upon the approval of the Director General of Immigration, shall grant a visa to an individual not in possession of a national passport or other travel document ( a stateless person ).
f. Admission to Indonesia remains under the authority of the Immigration Officer at the port of entry.
g. For certain cases, a Transit Visa or a Visit Visa may be issued at an Immigration Check Point.

3. GENERAL VISA REQUIREMENTS :
a. Visa applications should be submitted to the Visa Officer after filling out the required form.
b. A visa application should be submitted along with the following :
1) a valid passport;
2) a round trip or through-ticket to country of destination;
3) 2 (two) photographs, size 4 x 6 cm.;
4) proof or written guarantee of possession of sufficient funds for living expenses during entire stay in Indonesia;
5) is not included on the black list;
6) payment of the visa fee.

4. THE APPROVAL OF VISA APPLICATIONS:
A visa application shall be approved if the applicant:
a. has fully complied with the requirements;
b. has paid the visa fee;
c. is not included on the Blacklist.

5. THE REJECTION OF VISA APPLICATIONS :
A visa application shall be rejected if the applicant :
a. has not fully complied with the requirements;
b. is included on the Blacklist;
c. can be included in any of the following categories, specified in Article 17 of Immigration Act No. 9/1992, which include any foreign national who:
1) is known to be or suspected of being involved in international crime syndicate activities;
2) has shown a hostile attitude toward the Government of Indonesia, or has taken actions which demean the name of the people and the country of Indonesia, in his/her own country or in any other country;
3) is suspected of having committed actions in conflict with national security, public order, the morality, religious values, or the traditions or customs of the people of Indonesia;
4) is under a request for extradition from another country, said person having tried to escape indictment or the execution of a punishment, having committed a criminal act which is also punishable according to Indonesian law;
5) has previously been expelled or deported from the territory of Indonesia; or
6) has been found to be suffering from a mental illness or a contagious disease hazardous to public health,
d. originates from a country which has no diplomatic relations with the Republic of Indonesia, unless otherwise established by Decision of the Minister of Justice.

6. THE FINALIZATION PROCESS :
The visa will be stamped or attached in a national passport, or a non-national passport, or a legal travel document.
All completed, original copies of visa application forms certified by the Visa Officer will be sent collectively on the same day to the Director General of Immigration.
The number and date of visa issuance will be entered on the visa application form.
The visa shall be signed by the Visa Officer.
The passport with the newly issued visa will be returned to the applicant.

7. SPECIAL PROCEDURE :
Under certain circumstances, visa applications can be arranged for in Indonesia by the sponsor of the applicant concerned. In such cases, the sponsor should appear in person at the Head Office of the Directorate General of Immigration in Jakarta to begin the processing of the visa application as follows :a. on behalf of the applicant, fill out and complete all visa requirements according to the type of visa, which includes a letter from the sponsor stating the purpose of the visit/invitation and a written statement guaranteeing the sponsor's taking responsibility for the applicant during his/her stay in Indonesia;
b. submit the visa application to the Visa Section of the Directorate of Immigration Traffic.
In absence of any incriminating factors, the visa authorization for the applicant concerned shall be cabled, at the expense of the sponsor, to the overseas Visa Officer at the Indonesian Embassy or Consular Office at the applicant's place of domicile.
The visa shall then be administered by Visa Officer in the presence of the applicant concerned.CHAPTER II
TYPE OF VISAS AND IMMIGRATION PERMITS

A. TRANSIT VISA
1. Visa Provisions :
A Transit Visa shall be issued to a foreign national, in possession of a valid passport or other legal travel document which is valid for at least 6 (six) months, who is :
a. in transit in the territory of the Republic of Indonesia intending to continue his/her journey to another country;
b. a captain and crew members intending to sign on a sea vessel/aircraft which is operating in Indonesia.

2. Immigration Fee :
US $ 15.00 per person for a Transit Visa or a Permit to Remain in Transit.

3. Validity of Transit Visa :
a. 60 (sixty) days, calculated from the date of issuance abroad.
b. A foreign national who fails to use the visa within the designated time period must submit a re-application for a new visa.

4. Validity of Transit Permit:
a. 14 (fourteen) days, calculated from the date of admission to Indonesia,
b. An Admission Permit for a foreign national in possession of a Transit Visa shall be valid as a Transit Permit during stay in Indonesia,
c. A foreign national holding a Transit Permit who is unable to continue his/her journey within the time limit of his/her Transit Permit because of Force Majeure (an Act of God or something beyond his/her control) shall be granted a Permit to Remain in Transit by the Head of Local Immigration Office. Extensions shall be valid for a period of 14 (fourteen) days calculated from the expiration date of the Transit Permit, for a maximum stay of 60 (sixty) days, calculated from the date of admission.

5. Requirements :
a. Transit Visa applications shall be submitted by the applicant concerned or by his/her sponsor to the Visa Officer overseas after fully complying with the general visa requirements.
b. A Permit to Remain in Transit may be granted by the Head of Local Immigration Office in the following cases of Force Majeure:
1) severe damage to the transportation mode;
2) extremely bad weather conditions;
3) a serious illness;
4) other reasons beyond the control of the applicant concerned.
B. TRANSIT VISA ON ARRIVAL
1. Visa Provisions :
a. A Transit Visa on Arrival shall be granted to a foreign national upon arrival in Indonesia by the Head of Local Immigration Office in cases of Force Majeure.
b. The application for a Transit Visa on Arrival shall be submitted to the Head of Local Immigration Office in charge of the Immigration Check Point at an officially-designated airport/seaport in Indonesia.
c. A Transit Visa on Arrival shall be issued by the Head of Local Immigration Office after careful examination and upon approval of the Director General of Immigration.

2. Immigration Fee :
US$ 30.00 for a general Transit Visa on Arrival or Permit to Remain in Transit. US$ 20.00 for a transit Visa on Arrival or a Permit to Remain in Transit for Batam Island, Tanjung Uban and Tanjung Balai Karimun.

3. Validity of a Transit Permit on Arrival:
a. 14 (fourteen) days, calculated from the date of admission to Indonesia.
b. An Admission Permit for a foreign national in possession of a Transit Visa on Arrival shall also be valid as a Transit Permit during stay in Indonesia.
c. If within 14 (fourteen) days the foreign national is unable to continue his/her journey because of Force Majeure, the Head of Local Immigration Office shall issue a Permit to Remain in Transit for an additional 14 (fourteen) days, calculated from the expiration date of the Transit Visa on Arrival, for a maximum period of 60 (sixty) days, calculated from the date of admission.

4. Requirements :
a. An applicant must be in possession of a passport or travel document which is valid for at least 6 (six) months.
b. An official statement/certificate from an authorized institution or agency concerning the conditions of Force Majeure which have made the foreign national unable to continue on his/her journey.

C. VISIT VISA
1. Visa Provisions :
a. A Visit Visa shall be issued to a foreign national to visit Indonesia for the purpose of:
1) An official Government visit, which includes activities of Government to Government, person to Government, an international organization to Indonesian Government, or a private foreign organization/body to the Indonesian Government;
2) A tour visit, which includes various tourism activities such as, visiting tourist objects, developing the tourism industry in Indonesia, or managing/conducting package tours to Indonesia;
3) A socio-cultural visit, which includes socio-cultural activities such as visits to family members or relatives in Indonesia; visits to a social organization in the same field of endeavor as the applicant; exchange visits between educational, art, or sport institutions;
4) A business visit, which includes the following business activities:
a) not engaged as an employee:
to discuss matters in the framework of trade transactions;
to make on-the-spot observations and to discuss trade commodities for the import-export business;
to discuss with Indonesian enterprises/companies matters related to capital or commodity production by overseas enterprises/companies;
to investigate possibilities for merchandising in the framework of capital investment with prospective partners in Indonesia;
to join an international show/exhibition;
to give a lecture or join a non-commercial seminar/conference in social, cultural or governmental fields, with the permission of a related agency/institution/department;
to join a meeting held by the Head office or a representative in Indonesia;
to make a journalistic visit, with the permission of a related agency/institution/department;
to give consultation, guidance, information or training in applying and innovating technology in order to increase the quality or the design of products, as well as to further marketing efforts abroad.
b) for temporary employment to :
inspect company branches in Indonesia;
conduct emergency/urgent work;
conduct after-sales services;
install or repair equipment;
give a speech at a seminar;
do non-permanent construction work;
hold a show/exhibition;
hold professional sport activities;
do medical activities;
do work aboard a ship/floating installation operating in Indonesian waters, territorial seas, a continental shelf installation, or an Indonesian exclusive economic zone;
perform tests on of work instruments/equipment for prospective foreign employees.
b. For a foreign national visiting Indonesia for a specific purpose or objective, a Multiple-Journey BusinessVisa may be issued.

2. Validity of Visit Visa :
a. 60 (sixty) days, calculated from the date of issuance abroad,
b. A foreign national who fails to use the visa within the designated time period must submit a re-application for a new visa.

3. Validity of Visit Permit:
a. 60 (sixty) days calculated from the date of admission to Indonesia, and extendible ;
b. An Admission Permit for a foreign national in possession of a Visit Visa shall also be valid as a Visit Permit during stay in Indonesia.

4. Requirements :
a. A Visit Visa application shall be submitted by the applicant concerned or his/her sponsor to the overseas Visa Officer after fully complying with the general visa requirements.
b. An applicant must be in possession of a passport or travel document which is valid for at least 6 (six) months.
c. The applicant's purpose of visit may include a show/exhibition activities, trade, a professional sport event, attending a seminar/conference or giving a commercial lecture, medical treatment, or carrying out a test trial on work instruments/equipment with the approval of a related agency/institution/department.

D. VISIT VISA ON ARRIVAL
1. Visa Provisions :
An application for a Visit Visa on Arrival shall be :
a. submitted to the Head Immigration of the Local Office who is in charge of an Immigration Check Point at an officially-designated airport/seaport in Indonesia;
b. granted to citizens from countries exempted from the requirement of possessing a visa, even though his/her arrival in Indonesia is not through an airport/seaport designated for such purposes;
c. granted to citizens of other countries upon approval of the Director General of Immigration;
d. used for the purpose of an official Government visit, or an official tour visit, or to join a transportation mode that is operating in Indonesian waters, territorial seas, a continental shelf installation, or an Indonesian exclusive economic zone.

2. Immigration Fee :
US$ 50.00 per person for a general Visit Visa on Arrival. US$ 40.00 per person for a Visit Visa on Arrival for Batam Island, Tanjung Uban and Tanjung Balai Karimun. US$ 30.00 per person for a Visit Visa on Arrival for Several Journey of 14 days for Batam Island, Rempang Island, Galang Island (Barelang), Belakang Padang Island, Bintan Island and Karimun Island. US$ 15.00 per person for a Visit on Arrival for period of 14 days for Batam Island, Tanjung Uban and Tanjung Balai Karimun.

3. Validity of Visit Permit on Arrival:
a. 30 (thirty) days, calculated from the date of admission to Indonesia.
b. An Admission Permit for a foreign national in possession of a Visit Visa on Arrival shall also be valid as a Visit Permit during stay in Indonesia.

4. Requirements :
The applicant must:
a. not be included on the Blacklist;
b. be in possession of a passport or travel document which is valid for at least 6 (six) months from the date of arrival.

E. COLLECTIVE VISIT VISA
1. Visa Provisions :
a. A Collective Visit Visa shall be issued by the overseas Visa Officer by stamping a collective list which has been made and signed by a travel agent who arranges for/operates a tour and travel business.
b. The collective list shall contain the names of at least 5 (five) persons with a maximum of 25 (twenty five) persons.

2. Validity of Collective Visit Visa :
a. 60 (sixty) days, calculated from the date of issuance abroad,
b. A foreign national who fails to use the visa within the designated time period must submit a re-application for a new visa.

3. Validity of Collective Visit Permit:
a. 60 (sixty) days, calculated from the date of admission to Indonesia.
b. An Admission Permit for a foreign national in possession of a Collective Visit Visa shall also be valid as a Visit Permit during stay in Indonesia.

4. Requirements :
A Collective Visit Permit shall be issued for the purpose of :
a) a tour visit to tourist objects in Indonesia;
b) a socio-cultural visit to an organization in one's own field, or an exchange visit between students from an educational, art, or sports institution.

F. MULTIPLE JOURNEY BUSINESS VISA
1. Visa Provisions :
a. A Multiple-Journey business Visa shall be issued by the overseas Visa Officer to an applicant who intends to visit Indonesia for a specific purpose several times.
b. A Multiple-Journey Business Visa shall be granted to the holder of a passport or travel document which is valid for at least 1 (one) year.

2. Validity of a Multiple-Journey Business Visa:
1 (one) year, calculated from the date of issuance.

3. Validity of a Multiple-Journey Business Permit:
60 (sixty) days for each visit to Indonesia within a period of 1 (one) year from the first admission to Indonesia using said visa.
An Admission Permit for a foreign national in possession of a Multiple-Journey Business Visa shall also be valid as a Visit Permit during stay in Indonesia.

4. Requirements :
The requirements to apply for a Multiple-Journey Business Visa are the same as the general visa requirements, with the provision that the applicant shall not engage in any form of temporary employment, but only visit Indonesia for the purpose of :
a. a discussion/s in the framework of trade transactions;
b. on-the-spot observations for import-export business;
c. investigating possibilities for merchandising in the framework of capital investment with prospective partners in Indonesia;
d. discussions between Indonesian enterprises and overseas enterprises concerning capital or commodity production;
e. joining a meeting held by the head office or a representative office in Indonesia;
f. performing quality control duties on articles for export from Indonesia.

G. LIMITED STAY VISA ( KITAS)
1. Visa Provisions :
a. A Limited Stay Visa shall be issued to a foreign national for the purpose of:
1) foreign investment;
2) employment as an expatriate expert for the government or the private sector:
3) education, training, or scientific research;
4) religious duties;
5) joining a husband and/or a parent who is a foreign national in possession of a Limited Stay Permit/Permanent Stay Permit or who is an Indonesian citizen, for the wife and/or single, legitimate child(ren) who is/are under 18 (eighteen) years of age;
6) repatriation for a former Indonesian citizen;
7) to regain Indonesian citizenship which was lost under Act No. 62/1958 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia.
b. The overseas Visa Officer has the authority to issue a Limited Stay Visa to an applicant only upon approval from the Director General of Immigration or a designated Immigration Officer.
c. A Limited Stay Visa may be granted by the overseas Visa Officer to an applicant who is under 18 (eighteen) years of age and still single, provided the applicant :
was born overseas after his/her mother had been granted a Limited Stay Visa or a Re-entry Permit to the territory of Indonesia which is still valid; or
was born overseas of parents who are Indonesian citizens.
d. Applicants not in possession of a national passport are required to enclose proof indicating that the applicant concerned may return to country of issuance of his/her travel document or to the applicant's country of residence within 18 (eighteen) months.
e. A Limited Stay Permit shall be issued in the form of a Limited Stay Permit Card (KITAS), a 7 x 10 cm. yellow, quadrangular card with information concerning the identity and the photograph of the holder, the center showing the Immigration symbol.

2. Validity of Limited Stay Visa :
a. 60 (sixty) days, calculated from date of issuance,
b. A foreign national who fails to use the visa within the designated time period must submit a re-application for a new visa.

3. Validity of Limited Stay Permit:
a. A Limited Stay Permit shall be issued to a foreign national in possession of a Limited Stay Visa to stay in the territory of Indonesia for a period of 1 (one) year from the date of admission to Indonesia and is extendible for 5 (five) times consecutively, each extension for 1 (one) year.
b. A Limited Stay Permit shall be canceled if the foreign national concerned :
1) willingly relinquishes his/her right to the permit;
2) is overseas exceeding the time limit of Re-entry Permit to Indonesia; or
3) is subject to an Immigration action.

4. Requirements for Limited Stay Visa and Limited Stay Permit:
a. The basic requirements for a Limited Stay Visa are the same as the general Visa requirements, with the addition of the following:
1) the applicant's passport or travel document must be valid for at least 18 (eighteen) months;
2) a recommendation from an overseas sponsor or a sponsor in Indonesia;
3) an applicant who intends to join an Indonesian national husband or parent, or a foreign national in possession of a Limited Stay Permit is required to enclose a marriage certificate and/or a birth certificate;
4) an applicant who intends to perform activities in the field of religion/missionary work, research, social work or education must enclose the original letter and photocopies of the recommendation from the related institution/Technical Department;
5) an applicant who will be employed in the framework of Foreign Investment/National Investment (PMA/PMDN) or as expatriate expert in the field of overseas technical aid must enclose a letter of recommendation from the Technical Department and the Department of Manpower/Investment Coordinating Board (BKPM) along with an approval for the Plan to Utilize Foreign Manpower document (RPTKA);
6) an applicant seeking repatriation must enclose proof of being a former Indonesian citizen, and a guarantee of having sufficient funds for living expenses while in Indonesia,
b. The requirements for a Limited Stay Permit are as follows:
1) the foreign national concerned must possess a Limited Stay Visa on arrival in Indonesia;
2) the foreign national concerned, or sponsor, must report his/her arrival as indicated in his/her admission permit;
3) an application must be submitted to the Head of Local Immigration Office whose jurisdiction covers the area of residence of the foreign national concerned, at least 7 (seven) days from the date of admission;
4) a Limited Stay Permit may be granted to a foreign national's child born in Indonesia, whose father is the holder of a Limited Stay Permit, and who reports the birth at latest 60 (sixty) days from the date the child was born;
5) a Curriculum Vitae/Resume of the foreign national concerned, original and photocopies of national passport or travel document. and other proof to support his/her personal data in accordance with his/her visa application must be submitted;
6) a written guarantee of responsibility for the foreign national from the sponsor and the identity card of the sponsor must also be submitted.

H. SPECIAL IMMIGRATION FACILITY LIMITED STAY PERMIT
1. Permit Provisions :
a. A Special Immigration Facility Limited Stay Permit (hereafter, DAHSUSKIM) shall be issued to increase the efficient use of territorial waters in the framework of national development.
b. A DAHSUSKIM shall be issued by decision of the Director General of Immigration based on the request of a sponsor who intends to employ a foreign national as an expert, captain, or crew member of a vessel or floating installation which is operating in Indonesian waters, territorial seas, a continental shelf installation, or an Indonesian exclusive economic zone.
c. The ship captain, crew member, or expatriate expert employed on board a vessel/floating installation shall be exempted from the requirement of obtaining a visa if upon entrance into Indonesia aboard said transportation mode the foreign national obtains a DAHSUSKIM.
d. If a captain, crew member, or expatriate expert enters the territory of Indonesia not utilizing his/her vessel/floating installation, it is compulsory to obtain a Visit Visa.
e. A foreign national holding a DAHSUSKIM is required to have a Reentry Permit to depart from or re-enter the territory of Indonesia when not aboard his/her vessel/floating installation.
f. The period of time of a Re-entry Permit shall be in accordance with the DAHSUSKIM and may be issued for Multiple Journeys.
g. The implementation of this Special Immigration Facility shall be by the Head Immigration of the Local Office whose jurisdiction covers the territorial seas designated by an appropriate authority.
h. The issuance of a DAHSUSKIM shall be executed at the same time as Alien Registration and is exempted from the requirement of fingerprinting.

2. Permit Validity :
a. The Permit is valid for 60 (sixty) days from the date of the approval of the DAHSUSKIM from the Director General of Immigration.
b. If this time period is exceeded, the sponsor must submit a re-application.
c. A DAHSUSKIM is valid for a maximum of 1 (one) year from the date of admission to Indonesia.
d. A DAHSUSKIM may be extended by submitting an application to the Director General of Immigration within 30 (thirty) days before the validity of the Permit has expired.

3. Requirements :
a. An application must be submitted by the sponsor to the Director General of Immigration or a designated Immigration Officer with the following enclosures :
1) a Security Clearance from the related office/department for foreign vessels/floating installations to enter Indonesian waters;
2) information concerning Foreign Vessel Operations (PPKA) from the Director General of Sea Transportation;
3) a recommendation from a related office/department according to the field of activity or business.
b. The sponsor who has been granted the approval for a DAHSUSKIM must appear before the Head of Local Immigration Office for the issuance of the DAHSUSKIM within 90 (ninety) days from the date of the approval.
c. The sponsor must submit a written application to the Head of Local Immigration Office to process the DAHSUSKIM approval, fill out the required form, and enclose the original and photocopies of the passport or travel document of the expatriate expert, captain, or crew member of the vessel/floating installation concerned,
d. The applicant must not be included on the Blacklist,
e. The Immigration fee must be paid.
f. The sponsor must fill out the Alien Registration form for the expatriate expert, captain, or crew member of the vessel/floating installation.

I. PERMANENT STAY PERMIT ( KITAP)
1. Permit Provisions :
a. A Permanent Stay Permit shall be issued by the Head of Local Immigration Office to a foreign national :
1) residing in the jurisdiction of the local Immigration Office;
2) child born in Indonesia of a foreign national father in possession of a Permanent Stay Permit who makes the application for the Permanent Stay Permit at the latest 90 (ninety) days from the date of the child's birth; or
3) who obtains approval for Immigration permit status conversion,
b. A Permanent Stay Permit shall be issued to a foreign national, bearing a valid national passport, for a period of 5 (five) years and is extendible.
c. A Permanent Stay Permit shall be granted by the Director General of Immigration on behalf of the Minister of Justice.
d. A Permanent Stay Permit shall be issued in the form of a Permanent Stay Permit Card (KITAP), quadrangular in form, 7x10 cm. in size; in the center part of the KITAP is the Immigration symbol; the card is blue, with a photograph and information concerning the personal identity of the holder.

Validity :
a. 5 (five) years from the date of the Permanent Stay Permit issuance and extendible every 5 (five) years.
b. A Permanent Stay Permit shall be canceled if foreign national concerned :
1) willingly relinquishes his/her right to the permit;
2) is overseas exceeding the time limit of the Re-entry Permit; or
3) is subject to an Immigration action.

2. Requirements :
a. A Permanent Stay Permit may be obtained through a status conversion from a Limited Stay Permit.
b. The status conversion may be granted based on the foreign national's request, provided he/she has resided continuously in Indonesia for at least 5 (five) years from the date of issuance of the Limited Stay Permit.
c. The requirements for applying for a Permanent Stay Permit for a foreign child born in Indonesia of a foreign national father in possession of a Permanent Stay Permit are as follows :
1) submit application form, guarantee of responsibility for the child, and information concerning the personal identity of the father (who, in this case, is the sponsor);
2) submit original and photocopies of valid national passport of the child;
3) submit original and photocopies of valid birth certificate of the child;
4) submit original and photocopies of valid marriage certificate, national passport, and Permanent Stay Permit of the legitimate parents;
5) submit 2 (two) color photographs, size 2x3 cm.;
6) the parents must not be included on the Blacklist;
7) pay Immigration fee.

J. RE-ENTRY PERMIT
1. Permit Provisions :
a. A Re-entry Permit shall be issued to a foreign national in possession of a Limited Stay Permit (KITAS) or a Permanent Stay Permit ( KITAP) for a Single Journey or for Multiple Journeys.
b. The issuance of a Re-entry Permit shall be at latest 1 (one) month before the expiration date of the Stay Permit.
c. A Re-entry Permit for a Single Journey shall be issued to a foreign national in possession of a Limited Stay Permit for a maximum period abroad of 6 (six) months, or for a foreign national in possession of a Permanent Stay Permit for a maximum period abroad of 12 (twelve) months from the date of the Re-entry Permit issuance.
d. A Re-entry Permit for Multiple Journeys shall be issued to a foreign national in possession of either a Limited Stay Permit or a Permanent Stay Permit valid for a maximum of 12 (twelve) months from the date of the Re-entry Permit issuance.

2. Validity :
1 (one) month at the latest before the expiration date of the Stay Permit.

3. Requirements :
An application for a Re-entry Permit should be submitted by the applicant or his/her sponsor to the Head of Immigration Office whose jurisdiction covers the area of residence of the applicant, with the following enclosures :
a. an application form of applicant concerned or his/her sponsor;
b. a valid passport or travel document;
c. a Valid Stay Permit.CHAPTER III
IMMIGRATION PERMIT EXTENSIONS

A. VISIT PERMIT EXTENSION
1. Extension Provisions :
a. A Visit Permit extension shall be issued for a maximum period of 7 (seven) months from the date of admission to Indonesia by the Head of Immigration Office, The extension shall be issued for the purpose of a Government duty, a socio-cultural visit, a business visit, or temporary employment;
b. The Visit Permit extension may be issued for a maximum of 5 (five) times consecutively; each extension shall be granted for 30 (thirty) days, calculated from the expiration date of the Visit Permit with the following provisions :
1) the first and the second extensions shall be granted by the Head of Immigration Office.
2) the third and the fourth extensions shall be issued by the Head of Immigration Office upon written approval from the Head of Regional Office Department of Justice and Human Right or a designated official;
3) the fifth or the last extension shall be issued by the Head Immigration Office upon written approval from the Director General of Immigration through the Head of Regional Office Department of Justice and Human Right or a designated official;
c. A Visit Permit for the purpose of tourism is not extendible except in cases of Force Majeure. In such cases, an extension of 30 (thirty) days may be issued by the Head of Immigration Office upon written approval from the Director General of Immigration;
d. A Visit Permit for a foreign national using a Free Short Visit Visa facility is not extendible.

2. Validity :
30 (thirty) days for each extension, calculated from the expiration date of the Visit Permit.

3. Requirements :
The following must be submitted for a Visit Permit extension by the applicant concerned or by his/her sponsor :
a. an application to the Head of Immigration Office in Jakarta, 7 (seven) days at the latest before the expiration date of the Visit Permit;
b. a certificate/guarantee of responsibility for the applicant from the sponsor and the sponsor's identity card;
c. original and photocopies of the national passport or travel document and proof of a valid Visit Permit;
d. 4 (four) color photographs, size 4x6 cm.;
e. for the second to the fifth extension, proof of Alien Registration from an authorized Immigration Office.
f. The applicant must not be included on the Blacklist;
g. In possession of a return ticket or through ticket to the third Country
h. For temporary employment, proof of Temporary Employment Permit from an authorized institution must be enclosed.

B. LIMITED STAY PERMIT EXTENSION
1. Extension Provisions :
a. An extension of a Limited Stay Permit shall be issued for a maximum of 5 (five) times consecutively by the Head of Immigration Office in Jakarta whose jurisdiction covers the area of residence of the foreign national concerned, with the following provisions:
1) the first and the second extensions shall be issued by the Head of Immigration Office upon written approval from the Head Regional Office Department of Justice and Human Right or a designated official;
2) the third to the fifth extensions shall be issued by the Head of Immigration Office upon written approval from the Director General of Immigration through the Head Regional Office Department of Justice and Human Right or a designated official.
b. An extension of a Limited Stay Permit for the holder of a travel document, not a national passport, shall be issued by the Head of Immigration Office upon approval of the Director General of Immigration through the Head of Regional Office the Department of Justice and Human Right or a designated official;
c. If a Limited Stay Permit expires while awaiting the decision of the Director General of Immigration or a designated official, a temporary extension of a maximum of 60 (sixty) days from the expiration date of said Permit may be issued by the Head of Immigration Office in Jakarta.
d. The application for a Limited Stay Permit extension shall be submitted to the Head Immigration Office by the applicant concerned or by his/her sponsor within 30 (thirty) days before the expiration date of the Permit.

2. Validity :
1 (one) year for each extension, calculated from the expiration date of the Limited Stay Permit, and extendible for a maximum of 5 (five) times consecutively.

3. Requirements :
The following requirements must be submitted/fulfilled :
a. certificate/guarantee of responsibility for the foreign national from the sponsor and identity card of sponsor;
b. original and photocopies of a valid passport or travel document, Alien Registration Book, and Limited Stay Permit Card;
c. 2 (two) color photographs, size 2x3 cm.;
d. the applicant must not be included on the blacklist;
e. pay Immigration fee;
f. enclose recommendation for extension from related authorized institution/department;
g. for spouse and single, under-aged child(ren), enclose marriage certificate and birth certificate of husband or parent;
h. for foreign employee or foreign businessman/entrepreneur, enclose photocopies of business documents: Trade Business Permit (SIUP), Business Registration Mark (TDP), and Income Tax Registration Number (NPWP).

C. PERMANENT STAY PERMIT EXTENSION
1. Extension Provisions :
a. An extension of a Permanent Stay Permit shall be issued by the Head of Immigration Office in Jakarta upon written approval from the Director General of Immigration through the Head of Regional Office Department of Justice and Human Right or a designated official;
b. An application for a Permanent Stay Permit extension shall be submitted to the Director General of Immigration through the Head Regional Office Department of Justice and Human Right or a designated official;
c. An application for a Permanent Stay Permit extension shall be submitted 60 (sixty) days at the latest before the expiration date of the Permit;
d. If the Permanent Stay Permit expires while awaiting the decision of the Director General of Immigration concerning the extension of said permit, a temporary extension of 90 (ninety) days from the expiration date of the permit may be issued by the Head of Immigration Office in Jakarta, The extension shall be implemented by issuing of a new Permanent Stay Permit Card to replace the old one;
e. An extension of a Permanent Stay Permit shall be granted to a foreign national in possession of a valid passport, not to those in possession of a travel document or a non-national passport.

2. Validity :
5 (five) years for each extension, calculated from the expiration date of the Permanent Stay Permit as long as the foreign national concerned is residing in Indonesia.

3. Requirements :
a. An application must be submitted;
b. original and photocopies of a valid passport or travel document and Permanent Stay Permit Card of the foreign national concerned;
c. photographs, size 2x3=10 ,3x4=10, 4x6=10 (red backgrounds)
d. a letter of recommendation from related authorized institution.CHAPTER IV
STATUS CONVERSION OF IMMIGRATION PERMITS

A status conversion of an Immigration Permit is the changing of status of a Visit Permit into a Limited Stay Permit, or a Limited Stay Permit (KITAS) into a Permanent Stay Permit (KITAP).

A. VISIT PERMIT INTO LIMITED STAY PERMIT( KITAS)
1. Conversion Provisions :
a. The following Visit Permit are convertible into Limited Stay Permit (KITAS):
1) A Visit Permit for the purpose of doing business;
2) A Visit Permit for socio-cultural purposes;
3) A Visit Permit in the framework of government duties,
b. The following Visit Permit are not convertible into Limited Stay Permit :
1) A Visit Permit for the purpose of tourism;
2) A Visit Permit on Arrival;
3) A Visit Permit for Free Short Visit Visas.
c. A conversion shall be allowed for a foreign national in the framework of:
1) investment;
2) employment as an expatriate expert;
3) employment for social activities;
4) carrying out scientific research;
5) carrying out religious duties;
6) for education and training;
7) joining a husband in possession of a Limited Stay Permit/Permanent Stay Permit or who is an Indonesian citizen;
8) joining a parent, for single, under-aged, legitimate child(ren) of a parent in possession of a Limited Stay Permit/Permanent Stay Permit or who is an Indonesian citizen;
9) repatriation for a former Indonesian citizen in the framework of regaining Indonesian citizenship;
10) national development or other reasons related to humanitarian considerations.
d. The foreign national concerned must have been residing in Indonesia for at least 4 (four) months consecutively from the date of admission.
e. The issuance of a Visit Permit status conversion into a Limited Stay Permit shall be determined by decision of the Director General of Immigration.
f. The issuance of a status conversion shall be executed by the Head of Immigration Office in Jakarta upon approval of the Director General of Immigration through the Regional Office Department of Justice and Human Right or a designated official.

2. Requirements :
An application for the status conversion of a Visit Permit into a Limited Stay Permit shall be submitted in triplicate to the Director General of Immigration, or a designated official, through the Head of Immigration Office in Jakarta whose jurisdiction covers the area of residence of the applicant, with the following enclosures :
a. an application letter from the foreign national concerned and his/her sponsor which contain information concerning the reason for the status conversion and a guarantee for said foreign national from the sponsor during his/her stay in Indonesia until his/her exit from Indonesia;
b. original and photocopies of a valid passport or travel document which includes information about the personal identity, Visa, Admission Permit, and Visit Permit;
c. 4 (four) color photographs, size 2x3 cm.;
d. a Curriculum Vitae/Resume which includes information about family, employment background, and educational background of the foreign national concerned;
e. letters to support his/her request for a conversion and a recommendation from a related authorized institution/department;
f. a marriage certificate and information about the personal identity of the husband for a wife to join a husband in possession of a Limited Stay Permit/Permanent Stay Permit or who is an Indonesian citizen;
g. a birth certificate and information about the personal identity of a parent for a child to join a parent in possession of a Limited Stay Permit/Permanent Stay Permit or who is an Indonesian Citizen;
h. the applicant is not included on the blacklist or the subject of an Immigration Action.

B. LIMITED STAY PERMIT INTO PERMANENT STAY PERMIT
1. Conversion Provisions :
a. Limited Stay Permit may be converted into Permanent Stay Permit with the exception of a Special Immigration Facility Limited Stay Permit (DAHSUSKIM).
b. The status conversion of a Limited Stay Permit into a Permanent Stay Permit may be granted to a foreign national who can be included in the following categories:
1) a capital investor who has invested his/her capital in Indonesia;
2) expatriate of a rare expertise in the field of science and technology;
3) an expatriate expert in the position of top manager of an effective and efficient capital enterprise;
4) a foreign church person;
5) a foreign wife, to join her husband who is an Indonesian citizen or foreign national in possession of a Permanent Stay Permit, and has accompanied him for a long time in Indonesia;
6) the foreign child(ren), under 18 (eighteen) years of age and single, to join parent who is an Indonesian citizen or foreign national in possession of a Permanent Stay Permit, and has accompanied parent for a long time in Indonesia;
7) a foreign national in the framework of repatriation to regain his/ her Indonesian citizenship;
8) a foreign national who is beneficial to national development or other matters related to humanitarian considerations,
c. An application in triplicate for a status conversion shall be submitted to the Head of Local Immigration Office whose jurisdiction covers the area of residence of the foreign national concerned.

2. Requirements :
a. An application letter from the foreign national concerned and sponsor containing the purpose of the request for the conversion and a guarantee from the sponsor for the foreign national concerned during his/her stay in Indonesia;
b. original and photocopies of a valid national passport which includes personal data, visa, and Limited Stay Permit Card, showing that the foreign national has been residing in Indonesia for 5 (five) years continuously using a Limited Stay Permit (KITAS) and has never left Indonesia without a Re-entry Permit nor been overseas exceeding time limit granted;
c. a Curriculum Vitae/Resume which contains information about family, educational background, and employment background of the foreign national;
d. proof to support the information about personal data and a recommendation from a related authorized institution;
e. a marriage certificate and information concerning the identity of the husband for a wife to join a husband who is a citizen of Indonesia or a foreign national in possession of a Permanent Stay Permit;
f. a birth certificate and information concerning the identity of the parent for a child(ren) to join parent who is a citizen of Indonesia or a foreign national in possession of a Permanent Stay Permit;
g. the applicant must not be included on the blacklist or subject to an Immigration Action.CHAPTER V
CHANGES OF SPONSOR AND OCCUPATION

A. CHANGE OF SPONSOR :
1. Provisions :
a. A change of sponsor is a change of agency or guarantor responsible for the stay and activities of a foreign national who is in possession of a Limited Stay Permit or a Permanent Stay Permit.
b. A change of sponsor is allowed in the following cases :
1) between firms, companies, enterprises, or private or government organizations/agencies/enterprises from the same group and/or owner;
2) between firms, companies, enterprises, or private or government organizations/agencies/enterprises which have cooperative commitments based on interrelated types of products;
3) between firms, companies, enterprises, or private or government organizations/agencies/enterprises which have activities related to the carrying out of government projects, based on a recommendation from a related authority/ institution/department,
c. The finalization of a change of sponsor shall be executed by the Head of Immigration Office in Jakarta upon approval from the Director General of Immigration through the Head of Regional Office the Department of Justice and Human Right or a designated official.

2. Requirements :
a. A letter of application and guarantee from the new sponsor;
b. a valid passport or travel document of the foreign national concerned;
c. an Alien Registration Book and Stay Permit Card of the foreign national;
d. a certificate from the former sponsor stating that there is no objection to the foreign national's changing sponsor to be employed by a new sponsor;
e. the applicant must not be included on the blacklist;
f. a change of sponsor recommendation from related authorized institution/department;
g. a Plan to Utilize Foreign Manpower document (RPTKA);
h. a certificate of the Establishment of the Business of the former sponsor and the new sponsor.

3. Process :
a. An application for a change of sponsor shall be examined by the Head of Immigration Office in Jakarta and sent to the Director General of Immigration through the Head of Regional Office the Department of Justice and Human Right or a designated official along with any recommendations, suggestions, or other ideas;
b. The finalization of the change of sponsor shall be executed by the Head of Immigration Office in Jakarta upon approval from the Director General of Immigration, as follows :
1) the Stay Permit shall be canceled and a new one issued;
2) the new Stay Permit shall be officially stamped, along with alteration notes, the number and date of approval of the decision of the Director General of Immigration, in the passport or travel document and Alien Registration Book.
c. If the application for a change of sponsor is rejected, the Head of Immigration Office in Jakarta shall :
inform the foreign national concerned and/or his/her sponsor concerning the rejection of the application and the reasons for said rejection;
cancel the Immigration Stay Permit by revoking the Immigration Stay Permit Card and Alien Registration Book of the foreign national concerned;
order the foreign national to leave Indonesia, entering in the passport or travel document an official stamp, notes about the reason for revocation, and the date of the time limit to leave Indonesia.

B. CHANGE OF OCCUPATION :
1. Provisions :
a. A change of occupation is a change of type of occupation or profession or status of employment by a foreign national in possession of a Limited Stay Permit or a Permanent Stay Permit within the same organization.
b. The finalization of a change of occupation shall be executed by the Head of Immigration Office in Jakarta upon written approval from the Director General of Immigration through the Head of Regional Office the Department of Justice and Human Right of West Java or a designated official.
c. An application for a change of occupation shall be submitted by the foreign national concerned or his/her sponsor to the Head of Immigration Office in Jakarta whose jurisdiction covers the area of residence of said foreign national.

2. Requirements :
a. An application letter and sponsor guarantee;
b. a valid national passport or travel document of the foreign national concerned;
c. an Alien Registration Book and Stay Permit Card;
d. the applicant must not be included on the blacklist;
e. a recommendation for the change of occupation from a related authorized institution/department;
f. a Plan to Utilize Foreign Manpower document (RPTKA).

3. Process :
a. An application for a change of occupation shall be examined by the Head of Jakarta Immigration Office and sent to the Director General of Immigration through the Head of Regional Office the Department of Justice and Human Right or a designated official;
b. The finalization of the change of occupation shall be executed as follows by the Head of Immigration Office in Jakarta upon approval by the Director General of Immigration:
1) cancel the Immigration Stay Permit and issue a new one;
2) enter an official stamp, alteration notes, and the number and date of approval of the Director General of Immigration in the passport or travel document and the Alien Registration Book,
c. If the application for change of occupation is rejected, the Head of Jakarta Immigration Office shall :
1) inform the foreign national concerned and or his/her sponsor concerning the application rejection and the reason for the rejection;
2) cancel the Stay Permit by revoking the Stay Permit Card and the Alien Registration Book;
3) order the foreign national concerned to leave Indonesia, entering in the passport or travel document an official stamp, notes concerning the reason for the rejection, and the date of the time limit to leave Indonesia.CHAPTER VII
REPLACEMENT OF IMMIGRATION DOCUMENTS

A. TRANSIT AND VISIT PERMITS
1. Provisions :
a. Any foreign national who loses his/her passport along with the Transit Permit or Visit Permit is required to report the loss immediately to the nearest Police Station in order to obtain an Official Police Statement concerning the loss of said Document.
b. Any foreign national whose Transit Permit or Visit Permit is severely damaged is required to apply immediately for a replacement to the nearest Immigration Office to obtain a duplicate of the Transit Permit or Visit Permit.
c. The Head of Local Immigration Office or a designated official shall investigate the possibility of willful intent in the loss or damage of the document.

2. Requirements :
a. An application for a duplicate Transit Permit or a duplicate Visit Permit shall be submitted by the foreign national concerned or his/ her sponsor to the Head of the Local Immigration Office with the following enclosures :
1) a new passport or travel document;
2) proof of a valid Transit Permit or Visit Permit based on photocopies from the time of admission, an Embarkation/Disembarkation Card (E/D Card), part of a boarding pass, and/or other proof which is related to the admission and presence of the foreign national in Indonesia;
3) results of an investigation concluding that no element of willful intent is present;
4) an official statement of the loss of the document from the local Police,
b. The applicant must not be included on the blacklist.
c. Payment of the Immigration Fee.

B. LIMITED STAY PERMITS OR PERMANENT STAY PERMITS
1. Provisions :
a. Any foreign national who loses his/her Limited Stay Permit Card or Permanent Stay Permit Card is required to report immediately to the nearest Police Station to obtain an Official Statement concerning the loss of the document.
b. Foreign national whose Limited Stay Permit Card or Permanent Stay Permit Card is lost or damaged is required to report immediately to the Head of Immigration Office, to obtain a duplicate Limited Stay Permit Card or Permanent Stay Permit Card.
c. The Head of Jakarta Immigration Office or a designated official shall investigate the possibility of willful intent in the loss or damage of the document.
d. The issuance of a duplicate Limited Stay Permit Card or Permit Stay Card shall be implemented by the Head of Immigration Office in Jakarta upon written approval from the Head of Regional Office the Department of Justice and Human Rights or a designated official.

2. Requirements :
a. An application for a duplicate Limited Stay Permit Card or Permanent Stay Permit Card shall be submitted by the foreign national concerned or his/her sponsor to the Head of Immigration Office in Jakarta with the following enclosures:
1) a valid passport or travel document;
2) proof of possessing a valid Limited Stay Permit Card or Permanent Stay Permit Card based on a passport or travel document, an Alien Registration Book, or other proof of the admission and presence of the foreign national concerned in Indonesia;
3) the results of an investigation showing that no element of willful intent has been found;
4) an official statement of loss from the local Police;
5) a certificate or guarantee from the sponsor,
b. The applicant must not be included on the Blacklist,
c. Payment of the Immigration Fee.

CHAPTER VIII
ALIEN REGISTRATION

1.

Provisions :
a. Alien Registration is the processing of information/data concerning the presence and the activities of foreign nationals in the territory of the Republic of Indonesia;
b. An Alien Registration Review is the updating of records concerning the presence and the activities of foreign nationals in the territory of the Republic of Indonesia.

2. Requirements for Alien Registration :
a. Registration at the Jakarta Immigration Office is compulsory for foreign nationals residing in the regencies of Jakarta, and in possession of one of the following Immigration permits :
1) A Visit Permit, and the foreign national concerned having stayed in Indonesia for more than 90 (ninety) days;
2) A Limited Stay Permit;
3) A Permanent Stay Permit.
b. Alien Registration shall be performed 1 (one) time during the foreign national's stay in Indonesia.

3. Requirements for Immigration Permit holders :
a. Alien Registration for a foreign national in possession of a Visit Permit shall be performed within 14 (fourteen) days of the 91st (ninety-first) day from the date of the admission permit.
b. Alien Registration shall be carried out at the local Immigration Office at the same time as the issuance of an extension of a Visit Permit.
c. Alien Registration for foreign nationals in possession of a Limited Stay Permit or a Permanent Stay Permit shall be carried out at the local Immigration office at the time of permit issuance, except for those foreign nationals who are granted conversions of their Immigration Permits.
d. Alien Registration shall be carried out by filling out the required form, which should include: name; sex; place and date of birth; profession; finger print; marital status; nationality; religion; address; number and validity dates of passport; place and date of entrance into Indonesia and validity dates of Immigration Permit;
e. Each Alien Registration will be recorded in a special Registration Book.

4. Exemptions from the Alien Registration Requirement :
Alien Registration is not required for ;
a. a foreign national staying in Indonesia for less than 90 (ninety) days;
b. a foreign national who is the parent or guardian of a baby under the age of 14 (fourteen) days old (Alien Registration is only required after 14 (fourteen) days);

5. Proof of Registration :
a. Foreign nationals who have registered will be given proof of registration in the form of an Alien Registration Book;
b. The Alien Registration Book will be used to record any change in family status, marital status, citizenship, address, or employment;
c. The Alien Registration Book may be used by the Police or other government offices whose jurisdiction concerns the activities of foreign nationals in order to obtain information concerning Immigration Permits or other necessary particulars;
d. The Alien Registration Book shall be relinquished to the proper authorities before the foreign national leaves Indonesia.THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE DECISION
OF PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 YEAR 2003
ON

FREE SHORT VISIT VISA

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:
a. that any foreign national who enters the Territory of the Republic of Indonesia is required to possess a valid visa, exception of requirements are for designated foreign nationals who intend to visit Indonesia shall be based on- the principles of utility, mutual benefit, and not bring about intrusion to domestic security as established in Act Number 9 Year 1992 on Immigration;
b. that exceptions to requirement to possess a visa as cited in letter a is stipulated in a Decision of President as delineated by the Article 7 Paragraph (1) letter a Act Number 9 Year 1992 on Immigration;
c. that based on the two considerations of letter a and b above it has been deemed necessary to establish a Decision of President on Free Short Visit Visa;

In view of:
1. Article 4, Paragraph (1) of the 1945 Constitution;
2. Immigration Act Number 9 Year 1992 on Immigration (State Gazette No.33/ 1992, Supplementary State Gazette No.3474);
3. Government Regulation Number 32 Year 1994 on Visa, Admission Permits, and Immigration Permits (State Gazette No.55/1994, Supplementary State Gazette No.3563);
4. The Decision of President of The Republic of Indonesia Number 15 Year 1983 concerning The Policy of The Tourism Development as amended in Presidential Decision Number 39 Year 1986;

It is hereby decided:
To Establish:

THE DECISION OF THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON FREE SHORT VISIT VIS A

Article 1
In this Decision of President the following terms are defined:
1. Free Short Visit Visa is a waived visa granted as exemption for the designated foreign nationals who intend to visit Indonesia for the purposes of tourism, sociocultural visit, business visit, and government duties.
2. Minister is the Minister of Justice and Human Rights of The Republic of Indonesia;
3. Immigration Checkpoint is seaports, airports, or other ports stipulated by the Minister as entry points and exit points to and from the Territory of Indonesia;
4. Visit Visa on Arrival is a visit visa issued by Immigration Officer at the Immigration Checkpoint on arrival for designated foreign nationals other than Free Short Visit Visa recipients who intends to visit Indonesia.

Article 2
Free Short Visit Visa as delineated in Article 1 number 1 merely granted to the purposes of visit that based on principles of utility, mutual benefit, and not bring about intrusion to domestic security.
Provision as cited in Paragraph (1) may be implied to foreign nationals of certain countries of origin that have executed bilateral or multilateral cooperation with the government of Indonesia on reciprocal basis.

Article 3
Foreign nationals of countries of origin as stated in Article 2 Paragraph (1) are nationals of:
a. Thailand;
b. Malaysia;
c. Singapore;
d. Brunei Darussalam;
e. The Philippines;
f. Hong Kong Special Administration Region (Hong Kong SAR);
g. Macao Special Administration Region (Macao SAR);
h. Chili;
i. Morocco;
j. Turkey; and
k. Peru

Article 4
Foreign nationals of countries of origin as delineated in Article 3 may be entering and leaving the Territory of Indonesia through any Immigration

Checkpoints.

Article 5
Free Short Visit Visa as stated in Article 2 may be issued for 30 (thirty) days Validity with the provisions:
Its validity is not extendible;
Not convertible into other immigration permits;

Article 6
Foreign nationals of countries of origin who are not granted Free Short Visit Visa may be issued a Visit Visa on Arrival as stipulated in valid law and regulations.
Article 7
By the time of this Decision of President takes in effect, regulations on immigration matters as established in The Decision of President of The Republic of Indonesia Number 15 Year 1983 concerning The Policy of The Tourism Development as amended in Presidential Decision Number 39 Year 1986 are hereby declared to be null and void.

Article 8
All contracts in tourism business agreed by and signed by Indonesian travel bureaus and their foreign counterparts that legally based on The Decision of President of The Republic of Indonesia Number 15 Year 1983 before this Decision of President takes into effect are declared to be still valid until the coming 6 months after the effective date of this Decision of President.

Article 9
This Decision of President is effective upon the date of establishment.

Established in Jakarta
On March 31,2003

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

signed

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

This copy conforms to the original:
The Republic of Indonesia CABINET SECRETARY
The Head of the Bureau of Law and Legislation

signed

Edy Sudibyo

THE DECISION
OF PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 103 YEAR 2003
ON
THE AMENDMENT OF DECISION
OF PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 YEAR 2003
ON FREE SHORT VISIT VISA

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:
a. that Government of The Republic of Turkey has recently launched a new visa policy on the requirement of visa to enter Turkey for nationals of European Union and Indonesia;
b. that Governments of Indonesia and Vietnam had come to a reciprocal agreement to implement visa waiver policy for ordinary passport holders of the respective nationals that has been established in bilateral treaty;
c. that as Indonesian are required to possess visa to enter Turkey, nationals of Turkey do not deserve Free Short Visit Visa, in other case Vietnam implements free visa policy for Indonesian, so reciprocally, Vietnam nationals are included in Free Short Visit Visa recipients;
d. that aliens to have been granted Free Short Visit Visa are given limited opportunity to extend their stay permit based on stipulated grounds;
e. that based on the above considerations of letter a, b, c, and d, it has been deemed necessary to establish a Decision of President on The Amendment of Decision of President Number 18 Year 2003 on Free Short Visit Visa;

In view of:
1. Article 4, Paragraph (I) of the 1945 Constitution;
2. Immigration Act Number 9 Year 1992 on Immigration (State Gazette No.33/1992, Supplementary State Gazette No.3474);
3. Government Regulation Number 32 Year 1994 on Visa, Admission Permits, and Immigration Permits (State Gazette No.55/1994, Supplementary State Gazette No.3563);
4. The Decision of President of Republic of Indonesia Number 18 Year 2003 on Free Short Visit Visa;

It is hereby decided:

To Establish:
THE DECISION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE AMENDMENT OF DECISION OF PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 18/2003 ON FREE SHORT VISIT VISA

Article I
1. To amend provision delineated in Article 3 The Decision of President of Republic of Indonesia Number 18 Year 2003 on Free Short Visit Visa by deleting Republic of Turkey between letter I and k and by adding Vietnam, that in complete passage written as follows

“Article 3
a. Thailand;
b. Malaysia;
c. Singapore;
d. Brunei Darussalam;
e. The Philippines;
f. Hong Kong Special Administration Region (Hong Kong SAR);
g. Macao Special Administration Region (Macao SAR);
h. Chili;
i. Morocco;
j. Peru; and
k. Vietnam.

2. To amend provision delineated in Article 5 The Decision of President of Republic of Indonesia Number 18 Year 2003 on Free Short Visit Visa that in complete passage written as follows:

“Article 5
Free Short Visit Visa as stated in Article 2 may be issued for 30 (thirty) days validity.
In the matter of emergency cases as natural disaster, accident and illness. Free Short Visit Visa as specified in paragraph (1) is extendible upon the Minister approval.
The provision of Free Short Visa as specified in paragraph (1) shall not be converted into other immigration permits."

Article II
Decision of President is effective upon the date of establishment.

Established in Jakarta
On December 17,2003

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

signed

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

This copy conforms to the original:
The Republic of Indonesia Deputy of CABINET SECRETARY
The Head of the Bureau of Law and Legislation

signed

Lambock V. Nahattands

Arsitek Rumah Tinggal

2008-02-03T01:05:00.000-08:00

Arsitek Rumah Tinggal

arsitek bangunan rumah

arsitek jakarta

arsitek minimalis

arsitek rumah

arsitektur rumah

arsitek interior

arsitek modern

bangun rumah

biro arsitek

contoh rumah

denah rumah

desain rumah

design rumah

gambar rumah

interior rumah

jasa arsitek

renovasi rumah

Rumah Jakarta

Rumah Minimalis

rumah idaman

Jasa Sumur Bor Artesis Submersible Online

2008-01-28T04:20:00.000-08:00

Jasa Sumur Bor Artesis Submersible Online

Jasa Sumur Bor Artesis Submersible

Sumur Artesis

Sumur Bor

Sumur Dalam

Sumur Submersible

Biaya Harga Sumur Bor Jakarta

Indonesia Visa Services

2008-01-28T00:14:00.000-08:00

Indonesia Visa Services

visa

indonesia-immigration

foreign-investment

visa-consultation

firms-notary-expats-naturalization

Working-permit-visa-KITAS

work-visa

work-permit-visa

work-immigration

visit-indonesia-2008

Visa-extensions

visas-for-indonesia

visa-to-indonesia

visa-requirements-for-indonesia

visa-in-indonesia

visa-in-indonesia

visa-requirements

travel-warnings-indonesia

travel-tourism

travel-to-indonesia

travel-information

travel-in-indonesia

travel-agent-indonesia

travel-advisory-indonesia

travel-advice-indonesia

tourist-visa

starting-a-business.htm

Single-business-visa-Social-visas

Naturalization-consultation

multiple-entry-business-visa

map-of-indonesia

indonesian-visas

indonesian-visa

indonesian-tourist-visa

indonesian-embassy-visa

indonesian-business

indonesia-visas

indonesia-visa-requirement

indonesia-visa-requirements

indonesia-visa-on-arrival

indonesia-visa-form

indonesia-visa

indonesia-visa-application

indonesia-visa-application-form

indonesian-visa-application

indonesia-trips

indonesian-travel

indonesia-travel-guide

foreign-investment

indonesia-tours

indonesia-tourist-visa

indonesia-tourism

indonesia-map

indonesia-licences

indonesia-law-firm

visa

indonesia-immigration

indonesia-hotels

indonesia-guide

indonesia-firm

indonesia-business

indonesia-business-visa

indonesia-airfare

immigration-requirements

holidays-to-indonesia

foreign-investment

Foreign-company-consultation

visa

firms-notary-expats-naturalization

Firms-licences-notary

Expatriate-documents

Exit-and-re-entry-permits

doing-business-in-indonesia

business-in-indonesia

bali-travel

bali-indonesia-travel

Link Jasa Arsitek Rumah

2008-01-26T14:09:00.000-08:00

Link Jasa Arsitek Rumah

Link Desain Gambar Rumah Denah Arsitek Bangun Baru Atau Renovasi Rumah Minimailis Modern dan Adat
anggaran-bangun-rumah
bangun-pabrik
bangun-ruang
bangun-rumah-mewah
bangun-rumah-murah
bangun-rumah
bangun
biaya-bangun-rumah
biaya-renovasi-rumah
biaya-renovasi
desain-renovasi-rumah
design-arsitektur
formulir
gambar-rancang-bangun
gambar-renovasi-rumah
gambar-rumah
harga-renovasi-rumah
harga-renovasi
jasa-renovasi-rumah
jasa-renovasi
konsultasi-renovasi-rumah
konsultasi-renovasi
kontraktor-renovasi-rumah
kredit-renovasi-rumah
kredit-renovasi
menghitung-biaya-renovasi
pinjaman-renovasi
rab-bangun-rumah
rab-renovasi-rumah
rab-renovasi
rancang-bangun-rumah
rancang-bangun
renovasi-bangunan
renovasi-gedung-bertingkat
renovasi-gedung
renovasi-hotel
renovasi-kamar
renovasi-mesjid
renovasi-minimalis
renovasi-pasar
renovasi-rumah-kecil
renovasi-rumah-mungil
renovasi-rumah-sederhana
renovasi-rumah-type-21
renovasi-rumah-tipe-36
renovasi-rumah-type-36
renovasi-rumah
renovasi-sekolah
renovasi-stadion
renovasi
tips-renovasi-rumah
tips-renovasi
bangun_rumah_sakit
contoh_rumah
denah_rumah
desain_rumah
design-arsitektur
gambar-rumah
harga_rumah
iklan_rumah
interior_rumah
jual_rumah
model_rumah
renovasi_rumah
rumah_adat
rumah_mungil
rumah_murah
rumah_sehat
rumah_sederhana
rumah-minimalis

Jepang Buka 1.500 Lowongan Pekerjaan Bagi Indonesia

2008-01-20T16:30:00.000-08:00

Jepang Buka 1.500 Lowongan Pekerjaan Bagi Indonesia
Penulis: Hanum

JAKARTA--MEDIA: Parlemen Jepang telah menyetujui 1.500 lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk tiga bidang kerja resmi, yakni perawat, perawat khusus (care givers), dan karyawan hotel.

Persetujuan tersebut mengacu pada kesepakatan Economic Partnership Agreement (EPA) RI-Jepang, yang ditandatangani kedua kepala negara pada 26 Juli 2007.

"Tahun ini, sudah mulai diimplementasikan pengirimannya antar pemerintah (G to G) Para pencari kerja dihimbau untuk berkoordinasi dengan Depnaker atau Disnaker setempat," kata konsultan Depnaker Jepang Richard Susilo.

Langkah tersebut, ujarnya, dapat meminimalisir kasus penipuan terhadap para calon TKI yang berminat bekerja di negara Sakura itu. Pasalnya, serentetan kasus penolakan tenaga kerja asal Indonesia kebanyakan disebabkan oleh penggunaan dokumen palsu.

"Jangan sampai dibohongi oleh penyalur tenaga kerja yang ada. Makanya, para calon TKI dihimbau untuk mendapatkan informasi resmi secara langsung dari Depnaker atau Disnaker setempat," ungkapnya.

Selain ketiga jenis pekerjaan itu, Kata Richard, Jepang juga membuka lebar kesempatan bekerja di bidang konstruksi, dan ahli kecantikan. "Semua pekerjaan keras seperti pembongkaran,pembangunan gedung, pekerjaan kasar penuh resiko lainnya terbuka lebar karena orang Jepang sudah enggan melakukan pekerjaan itu. Sehingga kini banyak dilakukan orang asing," paparnya.

Dikatakannya, calon pencari kerja juga harus mengecek kembali validitas informasi yang diterimanya. Misalnya, lowongan untuk berkerja di spa, restoran dan pekerjaan di bidang seni.

"Disarankan untuk sangat hati-hati dan memeriksa ke semua pihak. Baik ke Depnaker, Konjen Jepang, atau ke Kedutaan Jepang," ucap dia.

Richard mengingatkan, pekerjaan apapun yang dimasuki tetap mensyaratkan kemampuan bahasa Jepang sebagai modal utama."Kemampuan bahasa dan sertifikasi resmi tentang profesi akan menjadi nilai tambah bagi TKI," imbuhnya lagi. (Zhi/OL-2)

Singa Santap Seorang Pria di Kebun Binatang Afsel

2008-01-03T18:57:00.000-08:00

Singa Santap Seorang Pria di Kebun Binatang Afsel

Johannesburg (ANTARA News) - Seorang pria Afrika Selatan tewas dimakan oleh sejumlah singa di suatu kebun binatang mini di Provinsi North West, kata polisi, Kamis.

Samuel Boosen (36), pengurus kebun binatang mini Aloe Ridge Lodge di Swartruggens, sekitar 150 km arah barat dari Johannesburg, pada Selasa melintasi pagar kandang singa tersebut untuk memberi makan, namun kemudian dia terlihat diserang.

"Dia masuk ke dalam kandang... dan sekitar sembilan singa menyerang dan memakan dia hingga yang tersisa hanyalah tulang kepala dan tulang belakang," kata juru bicara polisi, superintenden Lesego Metsi. Peristiwa itu terjadi di depan mata dua orang saksi.

Dia mengatakan belum jelas mengapa Boosen masuk ke kandang singa, padahal dia biasanya memberi makan binatang-binatang itu dengan meletakkan daging di sepanjang pagar. Boosen sudah bekerja di tempat itu selama empat tahun.

Pada April tahun lalu, seorang pemilik cagar alam mini dimakan oleh segerombolan singa di tempat usahanya itu yang berada di dekat Johannesburg.

Korban dilaporkan sebelumnya mengalami stroke dan jatuh dari kendaraannya.(*)

Bom Bunuh Diri Tewaskan Benazir Bhutto

2007-12-27T06:36:00.000-08:00

Bom Bunuh Diri Tewaskan Benazir Bhutto

RAWALPINDI--MEDIA: Mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, tewas dalam serangan bom bunuh diri, Kamis (27/12). Demikian dikatakan Kementerian Dalam Negeri Pakistan.

Benazir tewas dalam serangan bom bunuh diri yang terjadi dalam sebuah aksi demo. Namun belum jelas bagaimana anak mantan pemimpin Pakistan, Ali Bhutto ini tewas.

"Mungkin seorang yang membawa bom meledakan diri di dekatnya," ungkap juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Javed Cheema.

Hingga kini belum ada kepastian apakah Benazir tewas karena ledakan bom atau tembakan senjata api. Pasalnya, laporan yang ada juga menyebut Benazir sempat ditembak sebelum pelaku serangan meledakan bom yang dibawanya.

Ini merupakan kali kedua usaha pembunuhan ini. Oktober lalu, sesaat setelah tiba kembali di Pakistan usai menjalani pengasingan selama beberapa tahun, sebuah serangan bom bunuh diri terjadi terhadap iring-iringan pendukung Benazir yang menyambut kedatangannya. Dalam serangan ini, Benazir lolos namun 139 orang tewas.

Setelah serangan ini, pemerintah Pakistan memperingatkan Benazir bahwa dirinya menjadi sasaran untuk dibunuh oleh kelompok Islam. (AFP/OL-06)

Tahun 2008 Haji Bisa Lewat Laut

2007-12-25T00:34:00.001-08:00

Tahun 2008 Haji Bisa Lewat Laut

Arab Saudi melalui Port Authority Jeddah memberikan lampu masuknya kapal Indonesia guna mengangkut calon jemaah haji. Tahun 2008, haji bisa lewat laut.

Kegiatan haji melalui transportasi laut bisa dilaksanakan paling lambat 2008. Keinginan itu bukan lagi sekadar wacana, karena pihak Arab Saudi melalui Port Authority Jeddah telah memberikan lampu hijau untuk masuknya kapal berbendera Indonesia yang mengangkut para calon jemaah haji tersebut.
Menteri Perhubungan Jusman Sjafii Djamal mengatakan, dari sisi transportasi, kapal yang sekarang ini dioperasikan PT Pelni cukup mampu mengangkut para jemaah haji. Kuncinya sekarang ini ada di Departemen Agama. “Kami sih mendukung penuh semua kegiatan haji yang dilakukan melalui laut. Peluang itu cukup terbuka untuk segera dilaksanakan,” kata Jusman di Jakarta, baru-baru ini.

Dirinya juga tidak menepis anggapan kalau kegiatan haji melalui laut itu menimbulkan perdebatan. Terutama usia para calon jemaah haji. Tapi ada juga yang sangat mendukung dilakukannya melalui kapal laut.

Munculnya dukungan segera dilaksanakannya haji laut tersebut mengingat tingginya animo umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Bahkan pihak Fokus Maritim Indonesia (FMI) yang akan mempelopori dilaksanakannya haji melalui laut telah menandatangani kerja sama penggunaan kapal milik PT Pelni, yaitu KM Labobar buatan galangan kapal Jos L Meyer GmbH Papenburg Jerman dengan kapasitas 3.000 orang.

Bagi manajemen PT Pelni, angkutan haji melalui laut sangat meguntungkan. Ini merupakan salah satu pengembangan bisnis Pelni, selain bisnis inti sebagai angkutan penumpang laut dalam negeri. Selain itu, Pelni akan mengembangkan bisnis angkutan peti kemas dan otomotif.

Dari sisi keuangan, kegiatan haji melalui kapal laut dapat membantu masyarakat ekonomi lemah, karena ongkosnya jauh lebih murah dibanding dengan pesawat udara, yaitu menghemat hingga Rp 5 juta. Di sisi lain juga bisa menghemat devisa, karena Indonesia tidak perlu menyewa pesawat terbang asing yang biayanya bisa mencapai dua kali lipat.

Berdasarkan kajian, pemberangkatan jemaah haji menggunakan kapal laut nantinya bisa dipusatkan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Makassar. Dengan menggunakan Kapal Labobar, perjalanan kapal sampai ke Makkah diperkIraqan memakan waktu tujuh hari tanpa singgah.

Source: arrahmah.com

Seorang Jamaah RI Tusuk 3 Orang di Depan Ka'bah

2007-12-25T00:05:00.001-08:00

Seorang Jamaah RI Tusuk 3 Orang di Depan Ka'bah
Muchus Budi R. - detikcom

Makkah - Diduga karena mengalami gangguan jiwa, seorang jamaah haji asal embakarkasi Ujungpandang menyerang tiga jamaah haji lainnya dengan menggunakan pisau lipat. Tragisnya penusukan dilakukan di depan Ka'bah, ketika korban dan pelaku melaksanakan thawaf.

Tidak jalas benar apa motif penyerangan mendadak yang dilakukan Mapaisse, jamaah asal Kabupaten Luwu yang tergabung dalam Kloter 9 Ujungpandang, Sabtu 22 Desember 2007 malam lalu, terhadap tiga jamaah lainnya. Mapaisse tiba-tiba menyerang Abdul Karim, ketua rombongannya sendiri, dari arah belakang.

Tragisnya peristiwa terjadi di dalam Masjidil Haram, atau tepatnya di depan Ka'bah, ketika mereka sedang melakukan thawaf. Tak cukup menyerang Karim, Mapaisse tiba-tiba juga menyerang Sabaruddin Toto, jamaah yang juga satu kloter dengan pelaku.

Seorang jamaah asal India yang mengetahui peristiwa penyerangan Mapaisse terhadap Sabaruddin dengan senjata tajam itu bermaksud melerai. Namun tak urung, dia juga ikut diserang. Beruntung hujaman pisau Mapaisse mengenai handphone di saku, sehingga orang India tersebut tidak mengalami luka sedikitpun.

Mapaisse segera ditangkap petugas keamanan di Masjidil Haram, sedangkan dua korban luka akibat penusukan dilarikan ke RS An Nur, Makkah. Abdul Karim yang mengalami luka di bagian pinggul saat ini sudah dipulangkan dari rumah sakit karena sudah membaik. Sedangkan Sabaruddin yang luka di bagian tangan masih dirawat.

Mapaisse sendiri kemudian dikirim ke RS Jiwa Thaif di Arab Saudi karena diduga mengalami kelainan jiwa cukup parah. Menurut Kepala Satuan Pengamanan PPIH Daker Makkah, AKPB Agus Purwoto, Mapaisse mengaku merasa diancam akan dibunuh orang.

"Dia mengaku sejak berada di Mina marasa akan dibunuh orang. Makanya kemana-mana selalu membawa senjata tajam. Dalam kondisi seperti itu dia berpikiran daripada dibunuh maka lebih baik membunuh terlebih dulu. Sepertinya dia mengalami gangguan jiwa cukup berat," ujar Agus.

Mapaisse, kata Agus, seharusnya pulang ke tanah air tanggal 29 Desember nanti. Namun terpaksa dia harus tinggal lebih lama lagi di Arab Saudi karena harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu teman-teman satu kloter dengannya juga masih khawatir jika harus pulang satu pesawat dengannya.

Maradona Ingin Bertemu Ahmedinejad

2007-12-25T00:02:00.001-08:00

Maradona Ingin Bertemu Ahmedinejad

Mantan legenda sepak bola Argentina Diego Maradona mengaku ingin bertemu Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, musuh utama Amerika Serikat. Demikian dilaporkan media setempat Senin.

Maradona, yang selalu berbicara `ceplas-ceplos` mengkritik pemerintahan presiden AS George W. Bush, menyerahkan kaos sepak bola yang sudah ditandatanganinya kepada diplomat Iran, Sabtu, setelah pertandingan mini di turnamen Showbol yang disiarkan televisi.

Maradona, yang kini berusia 47 tahun, adalah seorang pengagum pemimpin Kuba Fidel Castro. Bulan ini dia menyatakan niatnya ingin menggambar tato Hugo Chavez, presiden sayap kiri Venezuela dan sekutu Iran.

"Saya sudah bertemu Fidel and Chavez ... kini saya perlu bertemu presiden Anda. Saya ingin bertemu Ahmadinejad," katanya kepada diplomat terkemuka Iran di Argentina, Mohsen Baharvand dalam video yang disiarkan media setempat Senin.

"Saya di sana dengan rakyat Iran, benar-benar dengan sepenuh hati saya," tambahnya setelah pertandingan di Buenos Aires.

Pada masa jayanya, Maradona memimpin Argentina dalam meraih kemenangan di Piala Dunia 1986 dan dipuja di negerinya sendiri dan seluruh dunia. Tapi setelah pensiun, dia harus berjuang keras karena menjadi budak obat terlarang.

Jepang Buka Lowongan 1.000 Perawat Indonesia

2007-12-22T16:13:00.000-08:00

Jepang Buka Lowongan 1.000 Perawat Indonesia

TOKYO - Pemerintah Jepang akan menerima 1.000 perawat dan petugas medis dari Indonesia mulai awal tahun depan. Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan bebas untuk membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di bidang tersebut.

Harian bisnis Jepang, Nikkei, Minggu (23/12/2007) melaporkan, mulai dari April tahun depan, Jepang akan menerima 200 perawat profesional dan 300 petugas medis bersertifikat.

Jika program ini mendapat respons baik, maka bisa diperjang selama tiga tahun. Langkah yang diambil Jepang ini merupakan pertama kalinya, karena belum pernah Negeri Sakura ini membuka lowongan bagi petugas medis untuk bekerja tetap di sana.

Perawat dibatasi menetap selama tiga tahun dan petugas medis selama empat tahun dengan jaminan sertifikat dan ijazah mereka. Namun, mereka bisa memperpanjang izin tinggal mereka jika mampu lulus ujian perawat di Jepang atau menerima sertifikat Jepang.

Para pekerja asal Indonesia ini nantinya akan ditempatkan sebagai asisten di rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Namun sebelumnya, mereka akan diberi pelatihan bahasa Jepang.

Departemen Kesehatan Jepang memperhitungkan, negara ini membutuhkan lebih dari 40.000 perawat. Kekurangan tenaga kerja di bidang medis ini diperkirakan akan mencapai 450.000 hingga 550.000 pada 2014.

Domba Kurban Kabur Saat Akan Dipotong

2007-12-20T05:49:00.000-08:00

Domba Kurban Kabur Saat Akan Dipotong

SUBANG- Seekor kambing domba yang hendak dipotong usai salat Idul Adha tiba-tiba raib dari kandangnya. Akibatnya ketua panitia pemotongan kurban, Yayasan Tarbiyatul Islam Dusun Cibanteng Desa Jatiragas Hilir Kec Patokbeusi Subang menggantikan untuk memenuhi jatah penerima daging kurban.

Ketua Panitia kurban Yayasan Tarbiyatul Islam Dusun Cibanteng Desa Jatiragas Hilir Kec Patokbeusi, Abdul Ghani menuturkan kambing jenis domba hilang saat hendak dibawa ke lokasi pemotongan Yayasan tarbiyatul Islam dari rumah Ketua RT 12/02 Dusun Cibanteng Desa Jatiragas Hilir, Kamis (20/12/2007)

Meskipun sempat panik panitia, beruntung hilangnya satu dari 40 hewan kurban tersebut segera diganti oleh pihak panitia. Alhasil, ratusan warga yang sudah mengantri daging qurban sejak bubar sholat idul adha tidak pulang dengan gigit jari.

"Domba itu milik almarhum Abu Dzar. Karena hilang di pihak kami, ya kami harus bertanggungjawab dan menggantikannya, karena ini amanat untuk kami selenggarakan," ujar Abdul Ghani

Disebut Populer, Petinggi PKNU Sumringah

2007-12-20T05:47:00.000-08:00

Disebut Populer, Petinggi PKNU Sumringah

Laporan: Zul Sikumbang

Jakarta, myRMnews. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Abdullah Mufied menyatakan kegembiraannya karena PKNU sebagai partai baru telah dikenal masyarakat luas dibanding partai baru lainnya.

"Alhamdulillah kita bersyukur, karena PKNU sudah dikenal masyarakat secara luas," kata Mufied di Jakarta, Kamis (20/12).

Namun demikian, PKNU tidak akan terlena dengan hasil yang disampaikan oleh lembaga survei Indo Barometer tersebut. Bahkan PKNU akan lebih bekerja keras dan berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"PKNU sebagai parpol baru paling dikenal justru menjadi pelecut semangat bagi kami untuk lebih menggiatkan sosialisasi. Hasil tersebut harus diiringi dengan kerja keras agar PKNU lebih dikenal masyarakat dan menjadikan PKNU sebagai pilihan masyarakat," tambahnya.

Hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa sebagai partai baru, PKNU bisa leading atau memimpin serta lebih dikenal dibanding partai lain seperti Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang dipimpin oleh Roy BB Janis dan Partai Hati Nurani Rakyat pimpinan Wiranto, dengan jumlah 35,8 persen.

Mufied menambahkan, dikenalnya PKNU sebagai partai baru tak lepas dari peran seluruh pengurus PKNU baik dari jajaran pengurus pusat hingga ranting atau pengurus anak cabang (PAC). Tak hanya itu, peran kiai-kiai dengan jaringan pesantrennya merupakan soko guru PKNU.

"Yang pasti, peran kiai-kiai yang jadi soko guru di PKNU lah yang membuat partai ini dikenal publik. Setelah dikenal, tentu kami harus mampu membuktikan diri sebagai parpol yang aspiratif. Hasil survei tersebut akan jadi bekal bagi PKNU menuju sukses verifikasi dan sukses Pemilu 2009," tukas Mufied. yat

PKB Senang Disebut Partai Paling Memperjuangkan Islam

2007-12-20T05:45:00.000-08:00

PKB Senang Disebut Partai Paling Memperjuangkan Islam
Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Survey Indo Barometer menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai yang paling memperjuangkan Islam. Hasil tersebut dinilai sebagai bukti nyata kepercayaan rakyat kepada PKB.

"Itu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena perjuangan keislaman PKB bukan bersifat simbiolis atau jargon-jargon saja, tapi substantif dan universal," kata ketua DPP PKB Effendy Choirie.

Hal itu disampaikan Effendy di sela-sela penyembelihan hewan kurban di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2007).

Ketua FKB DPR ini menambahkan, PKB senantiasa mensinergikan Islam dengan nilai-nilai pluralisme. Karenanya, tidak heran kalau PKB menolak setiap perjuangan yang ingin memformalkan syariat Islam.

"Dengan demikian, keislaman yang ditampilkan PKB akan diterima semua pihak termasuk nonmuslim. Inilah Islam rahmatan lilalamin yang jadi semangat pejuangan PKB," cetusnya.

Hasil survey Indo Barometer pimpinan M Qodari menyebutkan, jajaran teratas parpol yang dianggap paling nasionalis masih dipegang PDIP (17,9 %), Partai Golkar (11,2 %), dan Partai Demokrat (4,3 %). Sedangkan parpol-parpol yang dipersepsikan paling memperjuangkan kepentingan Islam dipegang PKB (12,5 %), PKS (5,2 %), PPP (3,5 %), dan PAN (3,4 %)

Suhu Politik 2008 akan Meningkat

2007-12-19T22:01:00.000-08:00

Suhu Politik 2008 akan Meningkat

JAKARTA--MEDIA: Suhu politik pada 2008 diperkirakan semakin meningkat karena partai-partai mulai melakukan manuver mendekati Pemilu 2009.

"(Suhu politik 2008) akan lebih ramai dari 2007. Tapi saya tidak tahu persis seperti apa. Yang pasti akan naik," kata kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, di Jakarta, Rabu, saat ditanya mengenai kondisi politik 2008.

Ia mengatakan, suhu politik 2008 yang makin tinggi pada 2008 tidak terlepas dari makin dekatnya pemilu 2009. Sementara itu, waktu yang diperlukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan target-targetnya juga semakin pendek.

Suhu di DPR juga makin meningkat, termasuk dalam melihat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla.

Namun demikian, Qodari meminta pemerintah tidak perlu panik terhadap situasi politik pada 2008. Ia meminta pemerintahan berjalan terus untuk menggarap program-program yang telah direncanakan.

Ia mengatakan, jika pemerintah berjalan dengan baik dan program-program terlaksana maka suara-suara miring terhadap pemerintah tidak akan didengar oleh masyarakat. "Masyarakat akan menilai. Jika pemerintah dianggap baik maka masyarakat akan memberi apresiasi," katanya.

Ditanya banyaknya menteri yang juga menjadi pimpinan parpol sehingga bisa mengganggu kinerja kabinet pada 2008, Qodari mengharapkan agar pemerintah solid sehingga program-program kerja tidak terganggu.

Untuk itu, katanya, presiden harus mengambil garis tegas kepada para pembantunya agar mereka konsentrasi penuh terhadap pekerjaannya.

Jika para menterinya tersebut mempunyai agenda lain, maka Presiden harus memintanya keluar dari kabinet. "Diminta agar mengambil tempat sebagai oposisi. Jadi oposisi juga tidak kalah mulia," katanya.

Namun Qodari menyangsikan jika pada 2008 sudah terjadi koalisi antar partai. Ia memperkirakan koalisi antarpartai baru akan terjadi pada saat-saat terakhir sebelum pemilihan dilakukan. "Karena karakteristik politik kita tidak jauh-jauh hari (dalam melakukan koalisi). Tapi pada last minute (menit terakhir),"

Suhu Politik 2008 akan Meningkat

2007-12-19T21:54:00.000-08:00

Putin, Person of The Year 2007 Versi Time

2007-12-19T21:11:00.000-08:00

Putin, Person of The Year 2007 Versi Time

Liputan6.com, Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini dinobatkan majalah Time sebagai Person of The Year atau atau tokoh tahun Ini. Pemilihan didasarkan pada usaha Presiden Putin memantapkan kembali posisi Rusia dalam kancah internasional.

Majalah Time juga menilai popularitas Putin di dalam negeri sangat besar karena dinilai telah membangkitkan kembali ekonomi Rusia. Meski demikian, Time sempat menyampaikan kritikan terhadap Putin yang dianggap membatasi kebebasan pers, pengadilan, serta parlemen Rusia. Begitu pula langkah dia memilih orang dekatnya, Dmitry Medvedev sebagai Perdana Menteri Rusia dalam pemilihan umum Maret 2008.

Kepada Time, Putin menyatakan keraguannya tentang keefektifan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam perang melawan terorisme. Menurut dia, terorisme hanya bisa dilawan dengan membangun kepercayaan antarsesama dan antarnegara seperti yang dilakukan Rusia selama ini

Ditipu Calon Pembeli, Tanaman Jemani Kobra Senilai Rp1,1 M Raib

2007-12-18T15:32:00.000-08:00

Ditipu Calon Pembeli, Tanaman Jemani Kobra Senilai Rp1,1 M Raib

YOGYAKARTA - Nasib apes menimpa Namiatun (39) warga Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah salah seorang peserta pameran bunga di halaman Mc Donald Jalan Jendral Sudirman, Yogyakarta. Tanaman hias jenis jemani kobra yang sudah menjadi indukan serta 2.360 bibit jemani jenis kobra di-gondol oleh calon pembeli yang diketahui bernama Agus. Akibatnya korban menderita kerugian mencapai Rp 1.1 milyar.

Kejadian yang menimpa korban tepatnya terjadi Selasa (18/12/2007) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu korban didatangi oleh Agus yang berpura-pura sebagai pembeli bunga jemani kobra.

Ketika itu, Agus bersama dua temannya yang diketahui bernama Dwi (32) dan Wisnu (25) mendatangi tempat pameran dan menanyakan jenis tanaman jenis jemani kobra yang dipamerkan dan akan dijual. Perbincangan dengan pelaku semakin intensif dan disepakati pelaku berani membayar sebesar Rp1,1 miliar untuk satu indukan jemani kobra dan 2.360 bibi jemani kobra.

Setelah terjadi kesepakatan, lanjut korban, pelaku meminta agar seluruh bunga dimasukkan ke dalam mobil kijang pickup yang sudah disiapkan tak jauh dari lokasi pameran. Tanpa rasa curiga, dua pegawainya diminta untuk memindahkan bunga yang sudah disepakatinya ke dalam mobil yang telah ditunggui oleh teman pelaku yaitu Dwi dan Wisnu.

Disaat pegawai memindahkan bunga ke dalam mobil, lanjutnya, pelaku mengajak makan siang di restoran siap saji. Seusai makan dan korban bermaksud meninggalkan meja makan menuju kasir untuk membayar makanan, ternyata pelaku sudah hilang bersama dengan mobil yang membawa bunga senilai Rp 1.1 milyar.

Malihat pelaku kabur, korban bersama dua dua pegawainya mencoba mengejar. Namun kendaraan yang membawa bunga senilai Rp 1.1 milyar tersebut sudah menghilang dan tidak diketemukan. Atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek Gondokusuman, Yogyakarta.

Kapolsektabes Gondokusuman AKP Dodo Hendra Kusuma membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya saat ini baru melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap tiga pelaku tersebut, namun hingga sore hari petugas masih belum berhasil menangkap pelaku.

"Kita akan melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengetahui identitas tiga pelaku serta no kendaraan kijang pickup yang digunakan untuk aksi kejahatan," kata Dodo.
(Daru Waskita / Trijaya / kem)

Jual Beli Bibit Dan tanaman Anthurium Koleksi 021-73888872

Mendengkur Bisa Berakibat Fatal

2007-12-18T15:05:00.000-08:00

Mendengkur Bisa Berakibat Fatal

Hipertensi, serangan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak merupakan ancaman serius bagi mereka yang mendengkur.

Sebutlah namanya Rahman. Selain tubuhnya yang subur alias gemuk, ayah tiga anak ini punya kekhasan lain, yakni suara dengkurnya yang keras saat tidur. Beruntung sang istri tak pernah protes atas dengkuran itu.

Walau begitu, Rahman mengaku malu, terutama jika suatu kali menginap di rumah teman atau saudara. Juga saat naik pesawat. Maklum, pria yang berdomisili di Kalimantan Timur ini kerap melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. ''Nah, di pesawat biasanya saya tahan-tahan biar nggak tidur. Malu kan, kalau dengkuran saya terdengar oleh orang satu pesawat,'' kata pria berusia 45 tahun ini.

Berangkat dari rasa malu ini, Rahman berniat melakukan terapi untuk menghilangkan suara dengkurnya yang 'dahsyat' itu. Di dunia ini, masih banyak 'Rahman Rahman' lain, yang juga merasa malu dan tidak enak lantaran mendengkur saat tidur. Walaupun pada saat yang sama, ada juga pendengkur yang tak peduli. Mereka masa bodoh saja, meski suara dengkurnya mengganggu ketenangan tidur orang lain, bahkan bisa merenggut nyawa.

Merenggut nyawa? Begitulah. Mendengkur ternyata bukan masalah sederhana. Mendengkur atau ngorok merupakan gejala terdapatnya gangguan pada saluran napas yang berisiko membahayakan jiwa. ''Makanya, mendengkur juga dapat dikatakan sebagai sillent killer,'' kata spesialis penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI)/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Dr Damayanti Soetjipto SpTHT-KL(K).

Berbicara dalam forum diskusi dengan media massa di Departemen THT RSCM belum lama ini, Damayanti menjelaskan, dengkur merupakan suara getaran yang muncul saat tidur terutama ketika bernapas dan disebabkan oleh getaran langit-langit lunak dan pilar yang membatasi rongga bagian tengah faring. Dengkur menunjukkan adanya obstruksi (sumbatan) pada sebagian saluran napas atas yang merupakan gejala penyakit obstructive sleep apnea (OSA) atau berhentinya napas saat tidur.

OSA merupakan berhentinya aliran udara pernapasan selama 10 detik atau lebih pada saat tidur yang disebabkan oleh sumbatan jalan napas. Studi menunjukkan, mendengkur dan OSA bisa menimbulkan aneka komplikasi yang sangat serius, antara lain: hipertensi, jantung koroner, stroke, bahkan kematian mendadak. Karena itu, jangan sekali pun menganggap remeh gangguan mendengkur.

Penyebab
Memang, tak semua orang mendengkur saat tidur. Dalam hal ini, ada orang-orang tertentu yang berisiko mengalami hal itu. Seperti dikatakan Dr Umar S Dharmabakti SpTHT-KL(K), ketua Departemen THT FKUI/RSCM, mendengkur dan OSA umumnya terjadi pada orang dewasa. Kaum laki-laki dan lanjut usia mengalaminya dalam jumlah lebih banyak dibanding wanita. Begitu pun mereka yang mengalami obesitas (kegemukan), berisiko mengalami gangguan ini.

Bagaimana dengan anak-anak? Mereka bisa mengalaminya juga. ''Namun, faktor penyebabnya berbeda dengan orang dewasa, lebih khas, umumnya karena pembesaran amandel,'' jelas Umar, yang juga tampil sebagai pembicara dalam forum tersebut.

Berbeda dengan anak-anak, penyebab mendengkur dan OSA pada orang dewasa bisa bersifat multifaktor. Artinya, lokasi tersumbatnya saluran napas terjadi lebih dari satu titik. Untuk mengetahui penyebab dan lokasi sumbatan saluran napas itu, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan seperti endoskopi hidung, endoskopi tenggorok, dan memeriksa kondisi lidah.

Dari pemeriksaan ini akan diketahui penyebab sumbatan pada saluran napas. Bisa karena inflamasi mukosa atau kelainan struktural hidung. Bisa pula akibat adanya amandel (adenoid), dan tumor. Penyebab dan lokasi sumbatan sangat penting diketahui karena terkait dengan derajat berat atau ringannya OSA. ''Dengan begitu, akan bisa ditentukan jenis terapi yang tepat untuk pasien, apakah dilakukan dengan teknik bedah atau nonbedah,'' kata Umar.

Gejala
Patut pula dicatat, OSA memiliki sejumlah gejala. Mengenali gejala-gejala ini bisa membantu penderita untuk mencari pertolongan sedini mungkin. Dalam makalahnya, Prof Dr Bambang Hermani SpTHT-KL menyatakan, OSA dapat dikenali dari gejala-gejala yang muncul pada siang maupun malam hari. Pada siang hari, penderita biasanya bangun dengan perasaan tidak segar, sakit kepala pagi hari, sakit atau nyeri tenggorokan pada saat bangun tidur, mengantuk berlebihan pada siang hari, kelelahan berkepangan, perubahan kepribadian, mengalami gangguan konsentrasi dan memori.

Sementara pada malam hari, sejumlah gejala yang biasanya muncul adalah: mendengkur dengan bunyi keras dan mengganggu, napas berhenti di sela-sela mendengkur dan diakhiri dengan mendengus, rasa sesak dan tercekik yang membuat penderita terbangun. ''Pasien juga tidur tidak nyenyak karena sering terbangun dan berubah posisi,'' kata ketua Pengurus Pusat PERHATI-KL (Perhimpunan Dokter Spesialis THT-Bedah Kepala Leher Indonesia) ini. Anda, atau anggota keluarga Anda mengalami gejala-gejala di tersebut? Jika benar begitu, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar segera mendapat penganganan yang tepat. hid

Susui Si Buyung Segera Setelah Lahir

2007-12-18T15:03:00.000-08:00

Susui Si Buyung Segera Setelah Lahir

Seorang bayi mungil baru saja lahir. Setelah tali pusar dipotong, si bayi segera didekatkan ke dada ibunya, tanpa pembatas selembar kain pun. Sang ayah lalu mendekat, mengumandangkan azan ke telinga si kecil. Dokter Utami Roesli SpA MBA IBCLC, terharu menyaksikan peristiwa setahun lalu itu. Ia merasakan peristiwa tersebut sebagai pengalaman yang paling indah dalam hidupnya.

''Selama 35 tahun jadi dokter, ini pertama kali saya melihat seorang ayah mengazankan anaknya di dada ibunya. Indah sekali,'' kata Utami, mengisahkan saat-saat kelahiran cucu pertamanya. Dan tak hanya indah. Inisiasi menyusu dini seperti yang dilihat Utami itu juga sangat penting. ''Selama ini, orang tidak menyadari bahwa ibu dan bayi sudah dapat berinteraksi pada menit-menit pertama setelah si buah hati lahir,'' kata dokter spesialis anak dari Rumah Sakit St Carolus ini ketika berbicara dalam seminar Inisiasi Menyusu Dini di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Utami, interaksi antara ibu dan jabang bayi yang baru lahir akan terjadi bila bayi segera diletakkan di perut atau dada ibu dengan kulit ibu melekat di kulit bayi. Tahukah Anda, meski baru saja dilahirkan, si jabang bayi dapat merangkak ke arah payudara dan menyusu sendiri. Sungguh menakjubkan. Bahkan, yang juga tidak banyak disadari, suhu kulit ibu akan menyesuaikan dengan suhu yang dibutuhkan bayi.

Mengutip penelitian Dr Lennart Righard (pakar sekaligus peneliti dari Department of Pedriatics, University of Land, Malmo General Hospital Swedia), Utami mengatakan, pada dasarnya bayi sudah bisa menyusu sendiri segera setelah lahir. Sebaliknya, pemisahan ibu dan bayi dalam jangka waktu tertentu setelah kelahiran bisa berakibat bayi tidak dapat menyusu.

Mengambil sampel 72 ibu dan bayi baru lahir, Lennart membagi mereka ke dalam dua kelompok, masing-masing kelompok bayi lahir normal, dan kelompok bayi yang lahir dengan bantuan obat-obatan atau tindakan. Bayi lahir normal pun dibagi dua. Sebagian diletakkan di perut ibu setelah lahir dan tidak dipisahkan selama setidaknya satu jam, sebagian lainnya dipisahkan dari ibu untuk ditimbang dan dimandikan. Hasilnya, dalam 20 menit, bayi yang diletakkan di perut ibunya mulai merangkak ke arah payudara dan menyusu dalam 50 menit. Sebaliknya, bayi lahir normal yang dipisahkan, 50 persen tidak dapat menyusu sendiri.

Bayi lahir dengan obat-obatan atau tindakan lebih parah lagi. Meski tak dipisahkan dari sang ibu setelah lahir, tak semua dari mereka (bayi-bayi yang lahir dengan bantuan obat atau tindakan) dapat menyusu. Apalagi yang dipisahkan dari ibunya, 100 persen tidak dapat menyusu. 'Karena itu, menunda permulaan menyusu lebih dari satu jam akan menyebabkan kesukaran menyusui,'' kata Utami.

Tingkatkan risiko kematian bayi
Tak hanya menyebabkan kesulitan menyusu, menunda permulaan menyusu juga meningkatkan risiko kematian bayi. Penelitian Edmond K dan para koleganya dari Department for International Development, Inggris, menunjukkan hal itu.

Menggelar riset di Ghana terhadap 10.947 bayi lahir dan disusui, Edmond menemukan, bayi yang mulai menyusu dalam satu jam pertama, sebanyak 22 persen dapat diselamatkan dari kematian. Sementara bayi yang mulai menyusu pada hari pertama, sebanyak 16 persen dapat diselamatkan dari kematian. Makin lama permulaan menyusu ditunda, makin meningkat pula risiko kematian si bayi.

Utami mengakui, semula ia pun tidak menyadari pentingnya inisiasi menyusu dini. Sebagaimana dipahami banyak orang, maka setelah dilahirkan, bayi lebih dulu dibersihkan lalu diselimuti. ''Jujur, saya juga begitu dulu,'' ucapnya. ''Yang benar, begitu lahir, tali pusar dipotong lalu lekatkan bayi ke dada ibu. Jangan dibedong. Kalau dia dingin, suhu tubuh ibu akan naik,'' ujar pakar ASI (Air Susu Ibu) dari Sentra Laktasi Indonesia ini.

Menurut Utami, kontak kulit dengan kulit menjadi penting karena dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat. Kehangatan saat menyusu menurunkan risiko kematian karena hipothermia. Ibu dan bayi pun merasa lebih tenang, pernapasan dan detak jantung bayi menjadi lebih stabil, bayi pun tidak sering menangis sehingga mengurangi pemakaian energi.

Selain itu, saat merangkak mencari payudara, bayi menjilat-jilat kulit ibu. Saat itu, bayi menelan bakteri baik yang ada di kulit ibu. Bakteri baik ini membuat koloni di usus dan kulit bayi untuk menekan bakteri jahat. Lebih penting lagi, bayi akan mendapatkan ASI kolostrum, cairan 'emas' yang kaya akan antibodi dan zat penting lain yang baik untuk pertumbuhan usus dan daya tahan terhadap infeksi.

Tidak hanya itu. Menurut Utami, sentuhan, emutan, dan jilatan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitosin yang penting untuk beberapa hal, antara lain: menyebabkan rahim berkontraksi untuk membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan ibu, merangsang hormon-hormon lain yang membuat ibu menjadi tenang, rileks, dan mencintai bayi. Oksitosin juga bermanfaat untuk meningkatkan ambang nyeri dan merangsang aliran ASI dari payudara.

Dari semua itu, ada hal lain yang dapat dirasakan amat berarti dalam kehidupan rumah tangga. Seperti dituturkan Utami, ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia melihat bayinya untuk pertama kali dalam keadaan seperti itu. Ayah dapat mengumandangkan azan untuk anaknya yang berada di dada sang ibu. ''Ini mungkin menjadi langkah awal dari keluarga sakinah.'' bur

Orang Kaya di Negeri Miskin

2007-12-18T07:20:00.001-08:00

Orang Kaya di Negeri Miskin

Aburizal Bakrie menjadi orang terkaya di Indonesia. Ada 40 orang kaya, tapi Ical---sapaan Aburizal---adalah yang terkaya pada 2007. Tahun lalu, posisi itu ditempati Sukanto Tanoto, pemimpin Grup Raja Garuda Mas International. Dari jumlah 40 orang itu, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan iparnya Aksa Mahmud termasuk di dalamnya. Keduanya masing-masing menempati urutan 30 dan 24.

Kekayaan Ical tercatat 5,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 50,2 triliun. Sukanto Tanoto yang melorot ke posisi dua memiliki kekayaan 4,7 miliar dollar AS atau setara Rp43 triliun. Sedang Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memiliki kekayaan 230 juta dollar AS. Aksa Mahmud dengan jumlah kekayaan 340 juta dollar AS.

Itu yang dicatat oleh majalah bisnis Forbes. Merrill Lynch dan Capgemini dalam "World Wealth Report 2007" mencatat selama periode 2005-2006 jumlah orang superkaya di Indonesia tumbuh luar biasa, yakni 16 persen. Ini menempatkan Indonesia ada pada urutan ketiga di bawah Singapura (tumbuh 21,2 persen) dan India (tumbuh 20,5 persen).

Agaknya, itu sebab yang membuat Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memuji dan menghargai Ical. Kata Wapres, hasil yang diperoleh Ical itu merefleksikan pribadi yang menganut etos kerja keras, berani, inovatif, dan pandai mengambil kesempatan yang tepat. Lebih lagi, tambah Wapres, Ical itu pengusaha pribumi dan ini baru pertama kali pengusaha pribumi tercatat sebagai orang terkaya.

Memang secara yuridis-formal tak ada larangan menjadi kaya. Agama pun tak. Dalam doktrin agama Islam, misalnya, justru umatnya diingatkan bahwa kemiskinan dekat pada kekufuran. Jadi, a contrario, jadilah kaya. Tapi, kekayaan itu harus diperoleh dengan cara-cara yang benar, halal, dan tidak lewat mencuri, misalnya.

Soal mencuri ini, Khaled Hosseini dalam The Kite Runner punya penafsiran apik. Kepada Amir, anaknya, sang tokoh utama, tokoh Baba, sang ayah, berkata: Kalau kau membunuh seorang pria, kau mencuri kehidupannya, kau mencuri seorang suami dari istrinya, merampok seorang ayah dari anak-anaknya. Kalau kau berbohong, kau mencuri hak seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Kalau kau berbuat curang, kau mencuri hak seseorang untuk mendapatkan keadilan. Tak ada tindakan yang lebih dina daripada mencuri.

Majalah Forbes dan lembaga Merrill Lynch itu pastilah tidak melakukan audit apakah harta yang dimiliki oleh orang kaya di Indonesia itu buah hasil mencuri. Wapres sudah memastikan, terutama untuk Ical, bahwa itu buah hasil kerja keras et cetera. Sukanto Tanoto? Wallahualam bissawab. Yang jelas Sukanto kini terbelit kasus penggelapan pajak pada anak perusahaannya, Asian Agri.

Kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan, ketika kekuasaan berganti. Jika benar sinyalemen tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, bukan tidak mungkin drama bolak-balik diperiksa oleh KPK dan Kejaksaan akan terjadi pada 40 orang yang dicacat sebagai terkaya itu.

Untuk sementara kita percaya pada apa yang dikatakan oleh Wapres. Apalagi oleh majalah Globe Asia, Ical dicatat sebagai pribadi nomor satu di Indonesia pada 2007 yang melakukan kegiatan filantropi. Artinya, kekayaan yang ia miliki juga didermakan, disedekahkan, pada sesamanya.

Yang mengganjal adalah komentar Wapres yang masih membuat dikotomi antara pribumi dan nonpribumi. Ketika kita membutuhkan solidaritas dan kebersamaan menjawab keterpurukan berhadapan dengan kompetisi global yang kian ketat, mestinya sudah pandang kita hanya kewargaan. Tidak relevan apa ras, suku, golongan, bahasa, dan agama seseorang. Kita harus bersatu dan bersama memajukan negeri ini sejauh ia adalah warga negara Indonesia.

Kita justru menunggu komentar lain dari pemimpin negeri ini, termasuk Wapres. Bagaimana kita menjelaskan tumbuhnya orang-orang kaya di Indonesia di tengah kemiskinan luar biasa penduduknya yang berjumlah 220 juta jiwa jika diukur dari pendapatan 1 dollar AS sehari berjumlah 37,2 juta, dengan ukuran 2 dollar AS (Bank Dunia) berjumlah 100,7 juta jiwa.

Karena Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen empat kali menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Ayat 1), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Ayat 2), dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ayat 3).

Penjelasan atas pasal ini yang sudah dihapus ketika UUD 1945 diamandemen menyebut dalam pasal ini tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Aburizal Bakrie dan 39 orang terkaya lainnya melonjak kekayaannya karena naiknya harga komoditas perkebunan, batu bara, dan kertas. Ical punya Bumi Resources yang bergerak di pertambangan batu baru, dan Sukanto Tanoto punya Asian Agri yang bergerak di industri kertas yang bahan bakunya dari hutan. Bukankah batu bara dan hutan itu termasuk kekayaan alam?

Iskandar Siahaan

Mesin Pencari Google Makin Memesona

2007-12-17T21:32:00.000-08:00

Mesin Pencari Google Makin Memesona
M Budi Santosa - Okezone

content
NEW YORK - Bagaimana perilaku netter di Amerika? Ternyata berdasarkan studi terbaru menyebutkan mereka semakin terpesona dengan mesin pencari Google untuk mendapatkan berbagai informasi baik untuk mencari teman, pekerjaan, ataupun kesenangan lainnya.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Pew Internet dan American Lifes Project menyebutkan 47 persen penggunaan internet mencari berbagai informasi melalui Google atau mesin pencari lainnya.

Peneliti senior Pew Mary Madden seperti dikutip dari Associated Press (AP), Selasa (18/12/2007), mengaku sangat heran dengan perubahan perilaku pengguna internet ini. Sebab, saat pertamakali dilakukan survei pada 2002 baru tercatat 22 persen pengguna internet yang akrab dengan mesin pencari semacam Google.

"Ya ini peningkatan dua kali lipat. Tetapi ini memang perubahan besar di kalangan pengguna internet untuk mendapatkan informasi secara mudah dengan cara memasukkan nama kemudian tinggal melakukan search engines," ujar Mary.

Sekira 60 persen pengguna internet yang dilakukan survei mengaku tidak khawatir adanya kejahatan informasi saat mereka berselancar, disamping adanya harapan agar data yang diperoleh dapat dipergunakan.

Pengguna internet yang berusia di bawah 50 tahun dengan pendidikan yang cukup baik dan pendapatan yang tinggi cenderung menggunakan Google untuk mencari berbaga informasi. Hal itu sangat memungkinkan seiring dengan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan adanya komputer pribadi.

Selain itu, survei juga menemukan bahwa 53 persen pengguna internet ternyata juga mencari berbagai informasi tentang orang lain, semisal berita-berita gosip para selebriti.

Survei yang melibatkan 1.623 pengguna internet ini juga menyajikan sejumlah data mengenai situs yang keras dikunjungi untuk mendapatkan informasi hangout yaitu Facebook dan MySpace. Survei ini dilakukan mulai 30 November hingga Desember. Sampling errornya mencapai 3 persen.

Mengejar Pajak 40 Orang Terkaya Indonesia

2007-12-17T18:20:00.000-08:00

Menkeu Kejar Pajak 40 Orang Terkaya Indonesia
Selasa, 18 Desember 2007, 08:57:36 WIB

Jakarta, myRMnews. Para konglomerat yang masuk daftar 40 orang terkaya Indonesia yang diumumkan majalah Forbes Asia bisa jadi bertambah repot. Bahkan, mereka akan masuk perangkap pajak. Data kekayaan mereka yang dilansir tersebut akan diteliti Direktorat Pajak Depkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan, pihaknya telah memerintah Dirjen Pajak untuk meneliti data-data yang dikemukakan majalah tersebut. Langkah Ani -panggilan Sri Mulyani- itu bisa dibilang sangat responsif. Sebab, ini kali pertama Depkeu sangat antusias menanggapi rilis peringkat orang kaya.

Padahal, peringkat semacam itu setiap tahun dirilis majalah tersebut. Selain itu, majalah The Globe Asia baru-baru ini merilis nama 100 orang kaya di Indonesia. "Dirjen Pajak sedang menyusun langkah-langkah untuk melihat dan membuktikan, kemudian meminta koreksi dari badan tersebut untuk membayar. Apakah pajak yang dibayarkan sudah sesuai atau tidak," ujarnya serius di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (17/12).

Dalam daftar orang kaya Indonesia versi Forbes itu, nama Menko Kesra Aburizal Bakrie menempati urutan teratas dengan kekayaan USD 5,4 miliar atau lebih dari Rp 50 triliun. Kekayaan Bakrie terdongkrak dari bisnis pertambangan batubara lewat bendera Bumi Resources. Posisi kedua ditempati bos Garuda Mas Group Sukanto Tanoto yang mengumpulkan kekayaan USD 4,7 miliar atau sekitar Rp 42 triliun. Dia berkibar dengan bisnis pulp kertas dan minyak sawit.

Rangking 3 dan 4 dipegang dua bersaudara R. Budi Hartono dan Michael Hartono. Keduanya adalah pemilik pabrik rokok Djarum. Selain itu mereka memiliki saham bank terkemuka, BCA.

Menkeu menjelaskan, pajak yang bisa dikenakan kepada orang-orang terkaya tersebut ada dua macam. Yakni, pajak perseorangan dan pajak badan. "Kalau badan, kami lakukan tekniknya. Apakah yang mereka bayar mencerminkan nilai-nilai yang merupakan kewajiban mereka untuk membayar. Jadi, untuk badan ini, banyak caranya. Tapi, melakukannya sulit," katanya.

Mantan direktur eksekutif IMF tersebut mengemukakan, untuk pajak perseorangan atau individu, tingkat kesulitannya lebih tinggi. "Jadi, walaupun disebutkan majalah Forbes kekayaannya Rp 50 triliun, dia bisa bilang that’s not mine. Itu kan keseluruhan dari badan-badan yang saya punya. Kalau saya sendiri, pas-pasan," ungkapnya mencontohkan.

Tapi, kalau setelah jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah kekayaan yang dirilis Forbes dicocokkan dan selisihnya terlalu besar, Depkeu akan meneliti lebih lanjut. "Apa yang ada di tulisan tersebut akan sulit diterjemahkan untuk kepentingan membayar pajak. Tapi, kalau dari sisi badan, itu akan lebih mudah. Saya juga berharap mereka (para konglomerat itu) memaparkan apakah kekayaannya benar segitu," ujarnya.

Sementara itu, ekonom UGM Sri Adiningsih menjelaskan, data yang dirilis majalah Forbes tersebut sah-sah saja digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

"Berbagai sumber data tambahan penghasilan akan membantu. Itu bisa digunakan Dirjen Pajak. Tapi, yang harus menjadi catatan, statusnya adalah hanya sebagai hint (informasi awal)," tegasnya.

Menurut dia, informasi tersebut masih harus dipilah dan dipisahkan antara informasi mengenai aset pribadi atau perusahaan. "Itu tidak mudah. Antara aset pribadi dan aset perusahaan itu terpisah. Jadi, tidak bisa karena aset perusahaan meningkat, otomatis pajak pribadi juga meningkat," ungkapnya.

Meski demikian, sebagai informasi awal, kenaikan aset perusahaan bisa digunakan untuk melacak kenaikan pajak personal. "Dari data tersebut, dilihat lagi. Kalau aset perusahaannya meningkat, seharusnya dividen dan gaji yang diberikan juga meningkat. Nah, di situ dilihat pajak penghasilannya, ikut meningkat atau tidak. Kalau tidak, itu bisa ditanyakan kepada wajib pajak," jelasnya.

Adiningsih juga menuturkan, salah satu langkah yang urgen bagi Dirjen Pajak adalah mencari data yang lebih konkret. "Pajak itu kan macam-macam, termasuk pajak penghasilan. Data yang lebih konkret akan bisa meningkatkan akurasi tagihan pajak bagi wajib pajak individual," tegasnya.

Daftar orang terkaya versi Forbes yang menempatkan Aburizal Bakrie di posisi teratas itu selalu memantik kontroversi. Kategori kaya menurut Forbes adalah orang atau keluarga yang memiliki kekayaan minimal USD 120 juta (sekitar Rp 1,092 triliun) dengan kurs Rp 9.100 per USD.

Di bandingkan tahun lalu, ada empat nama baru masuk daftar orang kaya versi Forbes Asia tahun ini. Mereka adalah Michael Hartono (Djarum), Hary Tanoesoedibjo (MNC Group), Soegiarto Adikoesoemo dan keluarga, serta Bambang Trihatmodjo (pendiri Bimantara Group).

Empat nama yang tersingkir dari daftar tahun lalu adalah Tommy Winata (Artha Graha Group), Tan Sion Kie (pemilik Rodamas), Soedarpo Sastrosatomo (Samudera Shipping), dan Tjandra Kusuma. Total kekayaan yang tercatat di Forbes tahun ini mencapai USD 40 miliar, naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Bagaimana reaksi orang superkaya itu atas rencana Depkeu tersebut? Hary Tanoesoedibjo yang menempati peringkat ke-15 daftar orang terkaya itu memilih tidak mau banyak berkomentar. "No comment. Kalau soal itu, jangan tanya kepada saya," ujarnya saat dihubungi via ponsel.

Forbes merilis kekayaan Hary mencapai USD 815 juta. Pendiri perusahaan sekuritas Bhakti Investama tersebut memiliki jaringan media cetak dan televisi nasional, empat jaringan radio, sebuah jaringan nirkabel, sebuah website, dan surat kabar.

Dihubungi terpisah, Lalu Mara Satriawangsa, orang kepercayaan Menkokesra Aburizal Bakrie, belum mau berbicara banyak soal rencana Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang akan menelusuri kewajiban pajak dari orang terkaya yang masuk daftar Forbes. "Soal itu, saya belum bisa berkomentar," ujar Lalu kepada koran ini tadi malam (Senin, 17/12).

Dia yang juga menjabat sebagai staf khusus Menkokesra itu mengaku belum berkomunikasi dengan Ical seputar masuknya Ical sebagai orang terkaya se-Indonesia versi Forbes. Lalu malah menyarankan koran ini untuk langsung menanyakan langsung ke yang bersangkutan. "Lebih baik ditanyakan langsung ke Pak Ical," ujarnya sembari menutup pembicaraan. jpnn

Malaysia Mulai Ditinggalkan Wisatawan Indonesia

2007-12-16T21:39:00.000-08:00

Malaysia Mulai Ditinggalkan Wisatawan Indonesia
Umi Kalsum - detikcom

Jakarta - Selain daerah tujuan wisata domestik, seperti Bali, negara-negara Asia kini menjadi tujuan favorit wisatawan Indonesia yang ingin menghabiskan liburan akhir tahunnya. Tapi Malaysia masuk pengecualian.

"Khusus untuk tujuan Malaysia, orang sudah segan. Sampai-sampai agen-agen di sana pada mengeluh," ungkap Manager Operasi Bayu Buana Travel Services Joyce Sitanala saat dihubungi detikcom, Senin (17/12/2007).

Tidak hanya Bayu Buana, data Dwidaya Tour & Travel juga menunjukkan penurunan yang signifikan untuk tujuan wisata Malaysia. "Turunnya 30-40 persen," ungkap Tour Manager Dwidaya Tour & Travel Mariani Tjan saat dihubungi terpisah.

Anjloknya tujuan wisata ke Malaysia diduga terkait gonjang-ganjing di negeri jiran itu dan beberapa kasus yang membuat orang Indonesia menjadi sedikit antipati. Misalnya, kasus pemukulan wasit karateka Indonesia, kasus-kasus TKI hingga klaim lagu-lagu dan budaya Indonesia oleh Malaysia.

"Padahal 2-3 tahun terakhir, Malaysia menjadi saingan berat Singapura. Karena Malaysia bisa lebih murah, daya tarik hiburannya juga sudah lebih baik. Tapi beberapa kasus membuat orang Indonesia tidak berminat lagi ke sana," tutur Joyce.

Senada dengan Joyce, Mariani juga menduga anjloknya peminat wisata Malaysia ada kaitannya dengan kasus-kasus yang membelit kedua negara.

"Tujuan ke Malaysia benar-benar turun, mungkin karena banyaknya rumors seperti demo-demo anti Malaysia atau mungkin juga orang sudah banyak yang ke sana. Di kita (Dwidaya) turunnya 30-40 persen," ujar dia.

Sikap anti Malaysia mulai muncul setelah kasus-kasus TKI dan pemukulan wasit karateka muncul ke permukaan. Tidak hanya itu, kampanye "Malaysia, Truly Asia" yang didengung-dengungkan negeri itu juga ingin membuat panas suasana. Sebab salah satu lagu yang dinyanyikan dalam promo wisata itu adalah lagu Rasa Sayange. Di Indonesia lagu ini dikenal berasal dari Maluku.
( umi / nrl )

Pohon Duit Anthurium

2007-12-16T14:52:00.000-08:00

Pohon Duit Anthurium

Liputan6.com, Jakarta: Nama kembang anthurium kini sedang naik daun. Pohon ini banyak diburu orang karena harganya mahal. Anthurium bak pohon uang bagi pemiliknya. Benih tanaman hias ini bisa dilego seharga Rp 300 ribu. Sedangkan sebatang anthurium besar harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Karena itu tak heran, sebuah green house sengaja memasang alarm untuk melindungi anthurium.

Para pemilik anthurium sengaja melindungi daun hartanya dengan beragam cara. Jika alarm dirasa tidak mencukupi, pemilik rumah tanaman tak segan-segan menyertakan anjing penjaga untuk menjaga tanaman anthurium. Tapi, ada juga yang melakukan pengamanan dengan tenaga manusia.

Hal ini dilakukan lantaran maraknya kasus pencurian pohon anthurium. Belum lama ini tujuh pria anggota kelompok pencuri anthurium dibekuk personel Kepolisian Sektor Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dua pencuri terpaksa ditembak polisi saat berupaya melarikan diri. Memang dalam beberapa bulan terakhir ini kasus pencurian anthurium di kabupaten yang menjadi sentra anthurium ini setidaknya setiap dua hari terjadi sekali pencurian.

Bersamaan dengan itu, demam anthurium pun terjadi dimana-mana. Hampir setiap bulan pameran dan berbagai acara kontes anthurium dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Tak cukup dengan itu, sekarang banyak berkeliaran pemburu dan penyergap anthurium. Setiap hari para broker ini berkeliling dari satu rumah ke rumah mencari anthurium yang sesuai, baik jenisnya, kualitas dan tentu saja harganya.

Bisnis anthurium memang tengah menggelinding. Tak ada yang tahu pasti berapa besar volume perdagangan dan uang yang berputar setiap harinya. Melihat masih tingginya permintaan, diprediksi nilai transaksi anthurium ini dalam kisaran lima hingga delapan miliar setiap bulannya. Ini tak heran sebab untuk satu nursery besar saja transaksinya bisa mencapai Rp 600 juta hingga Rp 800 juta per bulan.

Demam anthurium ternyata merambah hingga ke wilayah pelosok. Rumah-rumah kaca sederhana nyaris bisa dijumpai di Desa Balong Jenawi, Karanganyar. Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih kemudian memproklamirkan dan mempromosikan anthurium Karanganyar ke penjuru dunia. Padahal, tanaman asli tepian Amazon di Amerika Selatan ini sejak dulu tak punya ikatan historis dengan Karanganyar. Bagaimana bisnis bunga ekor ini bisa mendongkrak dan menggelindingkan roda perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan, ikuti penelusurannya dalam rekaman video Sigi 30 Menit edisi Ahad, 16 Desember 2007

Jual Beli Bibit Dan tanaman Anthurium Koleksi 021-73888872

Ayam Berformalin Beredar di Bekasi

2007-12-15T15:57:00.001-08:00

Ayam Berformalin Beredar di Bekasi

Liputan6.com, Bekasi: Penggunaan formalin ternyata masih saja dilegalkan sejumlah pedagang. Terbukti dari penggerebekan oleh Kepolisian Resor Bekasi, Jawa Barat, di sebuah tempat pemotongan ayam di Kecamatan Karang Bahagia, Sabtu (15/12). Dari tangan tersangka Parlan polisi menyita dua alat jarum suntik, sisa formalin, dan ratusan ekor ayam potong.

Polisi menangkap tersangka usai memotong 250 ekor ayam. Sebelum dijual, ayam-ayam tersebut direndam di sebuah tong besar berisi air bercampur zat pewarna. Setelah itu baru disuntik dengan formalin untuk mengawetkan daging ayam. Menurut pengakuan Parlan, selama ini dia menjual daging ayam tersebut ke sejumlah pasar di Cikarang, Bekasi, serta Pulogadung, Jakarta Timur.(ADO/Muhabar)

86 Fatwa Aliran Sesat Telah Dikeluarkan MUI

2007-12-15T13:30:00.000-08:00

86 Fatwa Aliran Sesat Telah Dikeluarkan MUI
Taufik Wijaya - detikcom

Palembang - Ternyata sejak tahun 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 86 fatwa terkait dengan aliran sesat. Tapi, fatwa itu dinilai belum terimplementasi dengan baik.

Demikian disampaikan Ketua MUI Sumatera Selatan KH Muhammad Sodikun di sela-sela diskusi menyikapi munculnya aliran sesat yang digelar Forum Ukhuwah Ulama Umaro Sumsel (FU3SS) di Graha Bina Praja Pemerintah Sumatra Selatan, Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Sabtu (15/12/2007).

"Sudah banyak fatwa terkait aliran sesat dikeluarkan. Namun, di lapangan faktanya masih kurang sepaham. Malah ada kesan kurang nyambung, fatwa yang dikeluarkan MUI dengan pelaksanaan penegakan hukum. Bahkan dengan Departemen Agama (Depag) sekali pun," ungkap Sodikun.

Dijelaskannya, MUI bertugas memberikan fatwa paham atau ajaran yang menyimpang dari Alquran. Semua fatwa yang dihasilkan ditembuskan kepada pemerintah, termasuk ke penegak hukum. "Tapi, itu tadi. Fakta di lapangan, langkah yang diambil penegak hukum menyikapi fatwa yang dikeluarkan MUI masih lambat."

Sementara Kodiran Salim, peneliti independen lintas kitab suci dalam paparannya menjelaskan, masalah yang dihadapi umat Islam yakni terkait masalah pemusyrikan, pemurtadan, penyesatan dan pendangkalan akidah. Aksi ini banyak dilakukan oleh orang-orang di luar Islam.

"Pemurtadan, penyesatan dan pendangkalan aqidah ini yang sering dilakukan oleh orang di luar Islam. Sesat menurut Alquran sendiri, yakni musyrik dan dusta kepada ayat-ayat Allah. Musyrik sendiri bisa diartikan memuja setan, membuat sesajen, menuhankan hawa nafsu, meminta safaat kepada selain Allah, tidak menunaikan zakat, memecah belah agama," ungkapnya di hadapan seratusan peserta

Poin-poin Bali Road Map

2007-12-15T13:29:00.001-08:00

Poin-poin Bali Road Map
Arfi Bambani Amri - detikcom

Jakarta - The United Nations Climate Change Conference (UNCCC) 2007 berhasil melahirkan Bali Road Map. Road Map ini menghasilkan kesepakatan aksi adaptasi, jalan pengurangan emisi gas rumah kaca, transfer teknologi dan keuangan yang meliputi adaptasi dan mitigasi.

Berikut poin-poin Bali Road Map, seperti disampaikan juru bicara the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) John Hay dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (15/12/2007).

Adaptasi

Negara peserta konferensi sepakat membiayai proyek adaptasi di negara-negara berkembang, yang ditanggung melalui clean development mechanism (CDM) yang ditetapkan Protokol Kyoto. Proyek ini dilaksanakan oleh Global Environment Facility (GEF).

Kesepakatan ini memastikan dana adaptasi akan operasional pada tahap awal periode komitmen pertama Protokol Kyoto (2008-2012). Dananya sekitar 37 juta euro. Mengingat jumlah proyek CDM, angka ini akan bertambah mencapai sekitar US$ 80-300 juta dalam periode 2008-2012.

Namun negara-negara peserta belum sepakat mengenai pelaksanaan praktis adaptasi, misalnya bagaimana cara menyatukan dalam kebijakan nasional. Isu ini diagendakan untuk dibahas di pertemuan selanjutnya yang disebut Badan Tambahan untuk Saran Ilmiah dan Teknis di Bonn (Jerman) pada tahun 2008.

Teknologi

Peserta konferensi sepakat untuk memulai program strategis untuk alih teknologi mitigasi dan adaptasi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Tujuan program ini adalah memberikan contoh proyek yang konkret, menciptakan lingkungan investasi yang menarik, termasuk memberikan insentif untuk sektor swasta untuk melakukan alih teknologi. GEF akan menyusun program ini bersama dengan lembaga keuangan internasional dan perwakilan-perwakilan dari sektor keuangan swasta.

Peserta juga sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Alih Teknologi selama 5 tahun. Grup ini diminta memberikan perhatian khusus pada kesenjangan dan hambatan pada penggunaan dan pengaksesan lembaga-lembaga keuangan.

REDD

Reducing emissions from deforestation in developing countries (REDD) merupakan isu utama di Bali. Para peserta UNCCC sepakat untuk mengadopsi program dengan menurunkan pada tahapan metodologi.

REDD akan fokus pada penilaian perubahan cakupan hutan dan kaitannya dengan emisi gas rumah kaca, metode pengurangan emisi dari deforestasi, dan perkiraan jumlah pengurangan emisi dari deforestasi. Deforestasi dianggap sebagai komponen penting dalam perubahan iklim sampai 2012.

IPCC

Peserta sepakat untuk mengakui Laporan Assessment Keempat dari the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sebagai assessment yang paling komprehensif dan otoritatif.

CDM

Peserta sepakat untuk menggandakan batas ukuran proyek penghutanan kembali menjadi 16 kiloton CO2 per tahun. Peningkatan ini akan mengembangkan angka dan jangkauan wilayah negara CDM ke negara yang sebelumnya tak bisa ikut mekanisme ini.

Negara Miskin

Peserta sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Negara Miskin atau the Least Developed Countries (LDCs) Expert Group. Grup ini menyediakan saran kritis untuk negara miskin dalam menentukan kebutuhan adaptasi. UNCCC sepakat negara-negara miskin harus didukung karena kapasitas adaptasinya yang rendah. (aba/aba)

RAPBD DKI 2008 Anti Rakyat Miskin

2007-12-15T13:25:00.000-08:00

RAPBD DKI 2008 Anti Rakyat Miskin

Jakarta, myRMnews. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Triwicaksana menilai Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2008 yang disusun Pemprov DKI tidak berpihak kepada rakyat.

“RAPBD DKI turun Rp 200 miliar, tetapi ada kenaikan belanja pegawai angkanya mencapai Rp 1 triliun. Dengan begitu, kemungkinan besar akan ada pos sosial yang berkurang, minimal tidak ada perbaikan anggaran,” kata Triwicaksana dalam pers realese yang diterima redaksi Rakyat Merdeka, kemarin.

Sementara itu, kata Triwicaksana, kebutuhan anggaran pos sosial sangat dibutuhkan, karena jumlah angka kemiskinan di Ibukota meningkat.

Lelaki lulusan Birmingham Univeristy itu mengaku sudah menginstruksikan kepada anak buahnya di Kebon Sirih untuk menolak anggaran Pemprov DKI yang tidak pro rakyat.

“Masalahnya, Pemprov DKI sering terlambat mengajukan RAPBD,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Sani ini menilai Fauzi Bowo Cs, tidak kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, 90 persen PAD DKI di dapat dari punggutan pajak.

Menurutnya, peluang untuk meningkatkan PAD sebenarnya terbuka lebar. Misalnya, menggandeng investor dari Timur Tengah untuk terlibat dalam pembangunan di Jakarta, karena Timur Tengah saat ini kebanjiran dana seiring sedang mahalnya harga minyak dunia. “Saya geregetan, Pemprov DKI tidak jeli,” imbuhnya.

Hal serupa juga disoroti oleh anggota Fraksi PDIP M Nakoem. Menurutnya, dalam RAPBD DKI 2008 tidak ada anggaran operasional untuk tim penggerak posyandu dan para jumantik di DKI.

“Padahal mereka ini sangat penting guna meningkatkan kesehatan warga Ibukota. Tanpa ada dana atau tunjangan operasional, mana mungkin mereka bisa berjalan,” kata Nakoem kepada wartawan baru-baru ini.

Padahal, tambah Nakoem, tugas mereka juga sama beratnya dengan pengurus RT dan RW yang saat ini sudah mendapat dana operasional dari APBD DKI.

Nakoem pun mengusulkan, agar anggaran yang dialokasikan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang cukup besar bisa dikurangi dan dipindahkan untuk tunjangan operasional petugas posyandu dan para jumantik.

“Saya kira ini jalan tengah agar anggaran ini bisa dialokasikan lebih banyak bagi warga miskin di bidang kesehatan. Jika tidak maka RAPBD ini tidak berpihak kepada wong cilik,” tandasnya. rm

Aparat & Penyelenggara Pilkada ”Disentil”

2007-12-13T23:13:00.000-08:00

Aparat & Penyelenggara Pilkada ”Disentil”

SERPONG – Kinerja aparat Pemkab Tangerang dan penyelenggara Pilkada Kabupaten Tangerang, baik Panwas Pilkada Kabupaten Tangerang maupun KPUD Kabupaten Tangerang, disorot tim sukses pasangan Jazuli Juwaini-Airin Rachmi Diany.

Untuk aparat, mereka menyoroti soal betapa pentingnya soal netralitas dalam Pilkada Kabupaten Tangerang ini. Sedangkan untuk lembaga penyelenggara, mereka meminta agar dapat bekerja secara profesional.

Ketua Tim Sukses pasangan Jazuli-Airin Yevni Lubis, yang didampingi sekretarisnya Sudarso dan Juru Bicara Tim Ferry, menyampaikan hal-hal pokok lainnya yang menjadi sorotan mereka, yakni keharusan media massa untuk netral dalam pemberitaan Pilkada.

Mereka menilai ada media yang tidak memberikan kesempatan kepada kontestan lain dalam hal pemberitaan dan pemasangan iklan. Mereka mengaku bahwa pihaknya telah melaporkan hal ini ke Dewan Pers di Jakarta.

“Untuk penyelenggara Pilkada dan perangkatnya, kami minta mereka harus bekerja secara profesional dan tidak memihak. Khusus untuk Panwas harus menjadi andalan semua pihak, bukan menjadi pengawas bagi salah satu pihak saja,” ungkap Yevni, Rabu (12/12).

Sementara itu, Juru Bicara Tim Jazuli-Airin, Ferry menambahkan, pihaknya telah memiliki banyak bukti adanya oknum aparat yang seharusnya bersikap netral, malah cenderung mendukung salah satu calon.

Kendati berbagai persoalan terkesan didiamkan oleh aparat, timses pemenangan Jazuli-Airin yakin dengan semakin meningkatnya performance Jazuli-Airin di mata masyarakat.
“Popularitas Jazuli-Airin meningkat sampai 85 persen,” ungkap Ferry. (adr)
Sumber :radarbanten.com

PDIP-PKS Siap Bangun Koalisi Merah-Putih

2007-12-13T22:44:00.001-08:00

PDIP-PKS Siap Bangun Koalisi Merah-Putih

Bandung - Setelah gagal membuat Partai Golkar kesengsem, PKS mulai melirik PDIP. Gayung pun bersambut. PDIP membuka peluang dengan PKS untuk membangun koalisi merah-putih.

Ketua DPD PDIP Jabar Rudi Harsa Tanaya saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Jumat (14/12/2007) mengatakan, koalisi antara PDIP dan PKS bukan hal yang mustahil.

"Toh kami sama-sama satu ideologis dan satu pemahaman untuk membangun Jabar lebih baik lagi. Bukan hal mustahil koalisi merah-putih terbangun. Merahnya PDIP dan putihnya PKS," ujar Rudi mantap.

Dia mengaku penjajakan koalisi antara PDIP dan PKS untuk Pilkada 2008 sudah dilakukan. Namun demikian, hal itu tidak berarti koalisi ini akan dikukuhkan dalam waktu dekat. "Kita kan masih punya banyak waktu untuk penjajakan," kata Rudi.

Rudi menilai, sudah selayaknya PDIP membangun koalisi dengan partai lain dalam Pilkada 2008. Sebab dalam pesta demokrasi itu, PDIP akan menghadapi saingan kuat yakni Partai Golkar yang juga siap berkoalisi dengan partai lain.

"Saya dengar dengan Partai Demokrat dan PAN. Kalau begitu PDIP pun harus berkoalisi, minimal jadi dua parpol. Karena sulit jika hanya PDIP," tandasnya.

Rudi tidak menampik bahwa koalisi PDIP dengan PKS akan berdampak bubarnya pasangan cagub dan cawagub yang sudah ditetapkan DPP PDIP. Dalam SK tertanggal 4 Desember lalu, DPP PDIP telah menetapkan pasangan Agum Gumelar dan Rudi Harsa sebagai cagub dan cawagub dalam Pilkada Jabar.

"Kalau saya ditanya sebagai pribadi, saya akan katakan Alhamdulillah saya dipilih sebagai cawagub oleh DPP. Tapi kalau saya sebagai posisi ketua DPD, saya punya tanggung jawab untuk menyukseskan Pilkada nanti," ujar Rudi diplomatis.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris DPW PKS Jabar Yudi Widiana Adia menyatakan, kini parpolnya sedang mempertimbangkan untuk mengusung paket Agum Gumelar-Ahmad Heryawan. "Sudah ada komunikasi dengan PDIP," ungkapnya. ( ern / djo )

Humas PKS Rapatkan Barisan

2007-12-13T22:41:00.000-08:00

Humas PKS Rapatkan Barisan

Terlebih lagi menjelang pilkada yang masih akan berlangsung di beberapa daerah dan dalam rangka bersiap diri menghadapi pemilu 2009, maka badan yang berdiri di garis terdepan partai ini, dituntut untuk bekerja extra keras.

PK-Sejahtera Online: Semakin menguatnya kiprah PKS di kancah perpolitikan nasional, dengan duduknya kader-kader PKS di kursi pemimpin-pemimpin publik, menuntut badan Humas bekerja lebih professional. Terlebih lagi menjelang pilkada yang masih akan berlangsung di beberapa daerah dan dalam rangka bersiap diri menghadapi pemilu 2009, maka badan yang berdiri di garis terdepan partai ini, dituntut untuk bekerja extra keras.

Karenanya, hari terakhir Workshop Bahumas (13/11) di Jakarta, dimanfaatkan untuk konsolidasi. Dalam konsolidasi tersebut para peserta berbagi pengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan. Diantara fungsi Humas adalah menjaga citra PKS sebagai partai yang bersih dan peduli, meningkatkan komunikasi efektif di internal partai, memperkenalkan tokoh-tokoh PKS kepada masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis dengan media cetak dan elektronik.

Namun tak sedikit daerah-daerah yang belum dapat melaksanakan fungsi-fungsi kehumasan dengan baik, yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dan dana. Karenaya, ke depan akan dibangun komunikasi antara bahumas PKS seluruh Indonesia melalui Mailing list. Selain itu, akan dilakukan pertemuan bahumas berskala nasional dalam waktu tiga bulan sekali. Melalui forum ini diharapkan para praktisi kehumasan dapat saling bertukar fikiran dan berbagi pengalaman mengenai kegiatan kehumasan.

Dalam sambutaannya Ketua bahumas Muhammad Mabruri berharap ilmu yang telah didapatkan dalam workshop, baik yang diperoleh dari para nara sumber maupun dari hasil berbagi pengalaman, dapat meningkatkan wawasan kehumasan para peserta terutama bagaimana menggarap sebuah even yang dapat meningkatkan citra partai. (Zalfa).

Tidak Dipinang Partai Golkar, PKS Mulai Lirik PDIP

2007-12-13T19:57:00.000-08:00

Tidak Dipinang Partai Golkar, PKS Mulai Lirik PDIP
Erna Mardiana - detikcom

Bandung - Harapan PKS agar kadernya dipinang sebagai cawagub dalam Pilkada Jawa Barat (Jabar) tak kunjung direspon Partai Golkar. Lelah menunggu, PKS pun mulai melirik PDIP. Ahmad Heryawan akan disandingkan dengan Agum Gumelar.

Sekretaris DPW PKS Jabar, Yudi Widiana Adia mengatakan, PKS sudah banyak memberikan waktu bagi Golkar untuk segera memilih. Namun melihat perkembangan yang ada, PKS pesimis koalisi kedua partai tersebut akan terwujud.

"Apalagi dengan adanya perpanjangan waktu untuk pendaftaran ini, kami makin pesimistis bisa bersanding dengan Golkar," kata Yudi saat dihubungi detikcom melalui telepon, Jumat (14/12/2007).

Karena itu, sambung Yudi, PKS mulai menjajaki koalisi alternatif lain. Salah satu parpol yang akan didekati adalah PDIP.

"Semalam kami sudah ada kontak dengan Pak Rudi Harsa (Ketua DPD PDIP-red). Pokoknya antara DPD PDIP dan DPW PKS sudah ada komunikasi. Selain Pak Danny Setiawan, Pak Agum
memang menjadi salah satu kandidat yang akan dipilih PKS," tutur Yudi.

Yudi menilai kegamangan Partai Golkar dalam memutuskan sosok cawagub, menunjukkan partai tersebut tidak percaya diri. Hal ini justru bisa berdampak buruk bagi Partai Golkar sendiri.

"Jadi mereka terus mengkaji siapa calon yang dianggap bisa memenangkan Pilkada. Tapi kalau terlalu lama juga, nanti akan busuk. Bahaya! Kader PKS tidak bisa menunggu terlalu lama," tegasnya

AS Sadap Pembicaraan Telepon dan SMS di Indonesia

2007-12-13T19:53:00.000-08:00

AS Sadap Pembicaraan Telepon dan SMS di Indonesia

Jumat, 14 Des 07 09:13 WIB
Kirim teman

Seorang wartawan investigasi Allan Nairn, mengungkap kegiatan mata-mata agen-agen intelejen AS di Indonesia. Laporan investigasi Nair, seperti dilansir situs Press TV, menyebutkan bahwa, agen-agen intelejen AS diam-diam menyadap isi pembicaraan telepon termasuk SMS penduduk Indonesia.

Allan Nairn, pernah memenangkan penghargaan atas laporan-laporan hasil investigasinya. Namanya mulai dikenal di Indonesia ketika ia dijebloskan ke penjara oleh militer Indonesia saat membuat liputan konflik di Timor-Timur. Nairn memang memfokuskan investigasi-investigasinya pada kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah AS, seperti di Haiti, Guatemala, Indonesia dan Timor-Timur.

Nairn dalam laporan hasil investigasinya mengungkapkan, sejumlah warga negara AS terlibat dalam operasi mata-mata di luar wilayah markas besar Detasemen 88 di Jakarta. Detasemen 88 adalah unit militer anti-terorisme yang didanai dan dilatih oleh AS.

Menurut hasil investigasi Nairn, Detasemen 88 terlibat dalam penangkapan seorang praktisi hukum yang juga aktivis pembela hak asasi manusia di Papua Barat, yang terjadi baru-baru ini. Aktivis HAM itu ditangkan setelah mengirimkan SMS yang dianggap kritis pada pihak militer Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengacara bernama Iwangin Sabar Olif itu dituduh telah melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap kepala negara.

Sumber-sumber Nairn mengatakan bahwa intelejen AS juga diam-diam memberikan bantuan intelejen pada Kopasus, unit pasukan khusus di kemiliteran Indonesia.

Dalam menjalankan program mata-matanya, AS mendapatkan informasi dari tiga sumber, termasuk dari kalangan individual yang secara berkala bekerja sama dengan pihak keamanan di Indonesia.

Nairn menyebut nama Cofer Black, seorang veteran CIA dan mantan pejabat departemen luar negeri AS yang juga salah satu arsitek invasi AS ke Afghanistan, yang menjadi mentor Detasemen 88.

Saat ini, menurut Nair, Black adalah salah seorang pejabat penting yang terkenal dengan kejahatannya di Blackwater, perusahaan jasa layanan militer swasta dan tentara bayaran. Blackwater adalah perusahaan jasa tentara bayaran yang disewa AS untuk menjaga korps diplomatiknya di Irak, dan para tentara bayaran dari perusahaan ini kerap melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Irak. (ln/presstv)

Jepit Rambut Anda Dari Kondom Bekas?

2007-12-13T04:55:00.000-08:00

Jepit Rambut Anda Dari Kondom Bekas?

Siapa sangka, jepit rambut yang indah dengan bermacam warna ternyata terbuat dari kondom bekas. Di Cina, kondom bekas memang biasa digunakan sebagai aksesoris. Tidak heran, bila harga jepit rambut cukup murah, hanya Rp 40 untuk sepuluh buah.

Di Jakarta, memang belum ditemukan aksesoris Cina seperti jepit rambut dari kondom bekas meski Indonesia dikenal sebagai surganya barang Negeri Tirai Bambu. Namun digagalkanya 25 ton kondom bekas dari Jerman seolah membuka mata kita, apakah benar tak ada aksesoris seperti ikat rambut dari kondom bekas di Indonesia? Yang menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup dikategorikan sebagai limbah klinis berbahaya [baca: Kondom Bekas Digolongkan Limbah Berbahaya].

Namun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) justru menilai, kondom bekas cukup aman bila digunakan sebagai aksesoris. Sebab virus seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit kelamin lainnya akan mati di udara terbuka untuk waktu yang cukup lama.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)

Aburizal Bakrie, Orang Terkaya di Indonesia

2007-12-12T22:55:00.000-08:00

Aburizal Bakrie, Orang Terkaya di Indonesia
Kamis, 13 Desember 2007, 13:01:28 WIB

Laporan: Yohanes Sandy

Jakarta. Daftar orang terkaya kembali dirilis majalah bisnis Forbes Asia edisi Indonesia. Tak menyangka, presiden direktur Bakrie Grup menjadi orang terkaya di Indonesia tahun 2007.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie dan keluarganya dinobatkan sebagai orang terkaya nomor wahid di Indonesia.

Tahun ini, perusahaan milik milyuner tersebut mengantongi laba 5,4 miliar dolar AS naik dari 1,2 miliar dolar tahun lalu. Pada 2006, Bakrie hanya menduduki peringkat ke-6. Demikian dilansir dari AFP, Kamis (13/12).

Kontribusi terbesar dari perusahaan miliknya disumbang oleh pabrik batubara, Bumi Resources. Perusahaan sumber daya alam itu adalah perusahaan terbesar di Bakrie Group.

Penobatan pria kelahiran Jakarta, 15 November 1946 itu sebagai pria terkaya bagaikan ironi. Pasalnya, Bakrie Group dituding bertanggungjawab atas insiden Lumpur Lapindo yang merugikan ribuan jiwa di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menyusul Bakrie, ditempat kedua duduk pengusaha minyak Sukanto Tanoto. Tahun lalu, pengusaha ini menduduki peringkat pertama. afp/sdy

Ketua MPR: Penunjukan Gubernur Langgar Konstitusi

2007-12-12T20:59:00.000-08:00

Ketua MPR: Penunjukan Gubernur Langgar Konstitusi

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nurwahid menilai gubernur dan wakil gubernur tetap harus dipilih langsung. Usul supaya presiden mengangkat gubernur melanggar konstitusi. "Berwacana di era reformasi dan demokrasi boleh saja, tapi jangan membodohi rakyat," kata Hidayat.

Perbaikan, kata Hidayat, perlu dilakukan pada undang-undang. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi, kata dia, semua elemen masyarakat harus menaati aturan.

Sebelumnya, Lembaga Ketahanan Nasional merekomendasikan kepada presiden agar gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah tidak perlu dipilih oleh rakyat secara langsung. Tujuannya, menghemat biaya demokrasi. "Ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden," kata Direktur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Agus Prabowo.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform Hadar N. Gumay menilai usul itu suatu kemunduran. Alasannya, penunjukan gubernur oleh presiden bertentangan dengan semangat otonomi daerah. "Sistem dan mekanisme sekarang juga harus dirombak," katanya.

Bupati Gorontalo David Bobihoe menilai pembangunan daerah lebih cepat tumbuh bila kepala daerah ditunjuk presiden. Pemilihan langsung, katanya, memunculkan konflik, misalnya antara bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur. Konflik itu, kata dia, akibat pejabat cenderung lebih taat kepada partai politik dibanding kepada atasannya. "Kepala daerah kepanjangan tangan pusat. Jadi wajar ditunjuk," kata David.

Sumber: Koran Tempo

Wanita TNI Berjilbab Boleh Saja Asal Tetap Profesional

2007-12-12T20:55:00.000-08:00

Wanita TNI Berjilbab Boleh Saja Asal Tetap Profesional
Ramdhan Muhaimin - detikcom

Jakarta - Wacana tentara wanita berjilbab menarik perhatian Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Asal bisa profesional, dia menilai tidak masalah jilbab dikenakan tentara wanita. Apalagi polisi atau pun TNI tidak pernah melarangnya.

"Kalau dirujuk ke dalam UUD dan perundang-undangan yang ada, tidak ada satu pun yang memposisikan polisi atau pun TNI wanita berjilbab itu dilarang," kata Hidayat.

Hidayat menyampaikan hal itu kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/13/2007).

Selama penggunaan pakaian itu dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, Hidayat menilai tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

"Sebab di Melbourne Australia saja, polisi diperbolehkan berjilbab. Intinya profesionalitas seseorang tidak terganggu karena dia mengenakan jilbab atau tidak," ujarnya.

Dia juga mencontohkan prestasi atlet berjilbab Indonesia yang dikirim ke Sea Games dan meraih emas. "Jadi tidak ada alasan kebebasan ekspresi dipermasalahkan," ujarnya.

NU & Muhammadiyah Akur Idul Adha 20 Desember

2007-12-12T18:45:00.001-08:00

NU & Muhammadiyah Akur Idul Adha 20 Desember
Kamis, 13 Desember 2007, 09:12:07 WIB

Jakarta, myRMnews. Pemerintah melalui sidang itsbat memutuskan, 1 Zulhijah 1428 Hijriah jatuh pada Selasa (11/12) dan Hari Raya Idul Adha 1428 Hijriah jatuh pada Kamis (20/12). Keputusan pemerintah itu sama dengan penetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan disetujui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Satu-satunya organisasi massa (ormas) Islam peserta sidang itsbat yang berbeda dalam menetapkan Idul Adha adalah Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yakni pada 19 Desember.

Sidang itsbat Rabu (12/12) kemarin berlangsung di lantai II gedung Depag. Sejumlah perwakilan ormas Islam dan lembaga pemerintahan terkait turut hadir pada acara tahunan tersebut. Mereka, antara lain, Umar Shihab (MUI), KH Ghazali Masroeri (NU), Ma’rifat Iman (Muhammadiyah), Syamsul Bahri (DDII), Hamim Azizi (Al-Washilah), Muhammad Iskandar (Syarikat Islam), Mudji Raharto (Bosscha), dan Thomas Djamaluddin (Lapan). Sidang itsbat dipimpin Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nasaruddin Umar.

Hasil sidang itsbat dituangkan dalam SK Menag No 124 Tahun 2007 yang ditandatangani Sekjen Depag Bachrul Hayat yang mewakili Menag M. Maftuh Basyuni yang tidak hadir karena menjadi amirulhaj di Arab Saudi.

Dalam sidang itsbat, Ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Muchtar Ilyas membeberkan, penetapan Idul Adha pada 20 Desember didasarkan hasil rukyat pada Minggu (9/12) atau 29 Zulqaidah 1428 H yang dinyatakan tidak melihat hilal alias bulan baru. Ini melalui kesaksian sejumlah pejabat Kanwil Depag se-Indonesia pada 24 titik pemantauan. "Ketinggian hilal di sejumlah lokasi di Indonesia masih di bawah ufuk," kata Muchtar yang juga direktur Urusan Agama Islam Depag itu. Menurut dia, ketinggian hilal tersebut masih di bawah ufuk antara 5 derajat 30 menit sampai 3 derajat 30 menit.

Dirjen Nasaruddin menambahkan, sejumlah negara di Asia Tenggara -termasuk Malaysia dan Brunei- juga menetapkan Idul Adha pada 20 Desember. Namun, pemerintah Arab Saudi menetapkan Idul Adha lebih awal pada 19 Desember karena melaksanakan wukuf pada 18 Desember. "Meski berbeda dengan Arab Saudi, umat Islam di Indonesia harus tetap bersatu. Sesuai arahan Wapres, penyatuan umat harus diprioritaskan," kata Nasaruddin. Dia bersyukur, pada Idul Adha tahun ini, NU dan Muhammadiyah menyepakati tanggal yang sama. Dewan Pengadilan Tertinggi Arab Saudi pada Selasa (11/12) menetapkan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah atau hari wukuf pada 18 Desember 2007, sedangkan Idul Adha di Arab Saudi jatuh pada 19 Desember 2007.

Di tempat sama, Ketua Lajnah Falakiyah PB NU KH Ghazali Masroeri mengatakan, putusan sidang itsbat sepatutnya dapat diterima meski berbeda dengan putusan Arab Saudi.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ma’rifat Iman menegaskan, persamaan Idul Adha antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah harus disyukuri. "Soal adanya perbedaan dengan Arab Saudi, saya kira kita tidak harus selalu sama," jelas Ma’rifat.

Sedangkan perwakilan DDII Syamsul Bahri mengatakan, DDII tidak sependapat dengan hasil sidang itsbat yang menetapkan Idul Adha 20 Desember. Sebab, penetapannya harus mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah yang jatuh pada 18 Desember. "Kalau wukufnya tanggal 18, maka Idul Adhanya sesudah itu, yakni pada 19 Desember. Kami (DDII) mengikuti penetapan Arab Saudi," jelas Syamsul. Dia menambahkan, wukuf di Arafah merupakan patokan bersifat internasional sehingga umat di negara mana pun seharusnya mengikuti. jpnn

Pelawak Basuki Wafat

2007-12-12T16:01:00.002-08:00

JAKARTA--MEDIA: Pelawak Mamiek Prakoso atau yang lebih dikenal dengan Mamiek Podang mengenang almarhum pelawak Basuki sebagai

orang yang jujur dan bertanggung jawab kepada keluarganya.

"Basuki itu figur orang yang jujur, terkadang dari kejujurannya ada image (kesan) tindakannya yang keliru, tindakan apa adanya. Kadang tindakannya dipersepsikan lain," kata Mamiek yang dihubungi di Jakarta, Rabu (12/12).

Mamiek juga terkesan dan salut kepada almarhum Basuki yang mempunyai karakter bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia mengatakan dirinya terakhir bermain lawak bersama Basuki ketika acara serah terima jabatan Jaksa Agung dari Abdulrahman Saleh kepada Hendarman Supandji. "Setelah itu saya tidak ada kabar lagi dengan almarhum," kata Mamiek.

Dia sendiri mendapatkan berita meninggalnya Basuki dari rekannya. "Basuki meninggal Rabu sore ini di rumah sakit Melia Cibubur. Dia habis bermain sepak bola. Kemungkinan meninggalnya karena serangan jantung," kata Mamiek.

Sedangkan pelawak Timbul yang dihubungi terpisah juga mengatakan dirinya telah mengetahui bahwa Basuki meninggal Rabu sore ini. "Saya baru diberitahu teman pukul 21.00 WIB," kata Timbul yang juga dalam kondisi sakit tenggorokan.

Akan tetapi dia belum mengetahui kapan dan dimana jenazah almarhum Basuki akan dikebumikan dari rumah duka di daerah Cinere, Jakarta Selatan. Timbul mengatakan almarhum Basuki meninggalkan satu orang istri dan

tiga orang.

Dia menceritakan terakhir bertemu dengan almarhum Basuki ketika Idul Fitri 1428/2007 lalu di rumah Agum Gumelar. "Setelah itu tidak ada kabar lagi dari dia," kata Timbul.

Sebelumnya, dikabarkan pelawak Basuki meninggal dunia di Rumah Sakit Melia Cibubur, Jakarta Timur, pada Rabu sore, demikian konfirmasi dari pihak rumah sakit tersebut.

Petugas rumah sakit tersebut tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut tentang penyakit yang diderita Basuki. "Iya, Pak Basuki meninggal di rumah sakit ini. Keterangan lebih lanjut mohon hubungi keluarganya," kata petugas RS Melia.

Basuki meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Ia lahir di Surakarta, Jateng, 5 Maret 1956, anak Pete alias Suwito, mantan anggota pelawak Srimulat. Basuki pun kemudian bergabung dengan Srimulat.

Basuki yang merupakan anak semata wayang rupanya mengikuti jejak ayahnya. Basuki mengidolakan ayahnya dan seniman serba bisa Benyamin Suaeb.

Semasa hidupnya, Basuki berkesempatan bekerja sama dengan Benyamin (almarhum) dalam serial sinetron Si Doel Anak Sekolahan bersama Rano Karno, Aminah Cendrakasih, Mandra, serta aktor dan aktris lainnya, sejak 1992. Di sinetron arahan sutradara Rano Karno tersebut Basuki memerankan sebagai Karyo, tukang kredit yang kelak menjadi suami Atun (Suti Karno), adik si Doel (Rano Karno).(Ant/OL-03)

'Akrobat Udara' Hadapi Macet Jakarta

2007-12-11T17:32:00.000-08:00

'Akrobat Udara' Hadapi Macet Jakarta

Polda Metro Jaya menyiapkan 100 petugas dengan empat helikopter.

JAKARTA -- Kemacetan lalu lintas di Jakarta kian hari tambah parah. Korps Polisi Lalu Lintas (Polantas) pun sering tak bisa berkutik dan sulit mencapai titik strategis untuk mengurai jalanan yang mampet oleh kendaraan di ruas-ruas jalan protokol hingga jalanan tikus di kawasan Ibu Kota.

Untuk menerobos 'kebekuan' lalu lintas itu, Polda Metro Jaya melirik jalur udara. Sebanyak 100 petugas khusus dan terlatih, akan meluncur dari helikopter untuk mencairkan kemacetan tersebut. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Raziman Tarigan, mengatakan, petugas yang dibawa heli baru akan diterjunkan bila kemacetan sudah dikategorikan sangat parah dan kendaraan sudah tak bisa bergerak atau macet total. ''Ya, kalau sudah jam alias tidak bisa bergerak, mereka kita terjunkan dari helikopter,'' ujar Raziman, Selasa (11/12), kepada wartawan.

Paling sedikit dua petugas akan 'berakrobat' keluar dari heli dengan tali untuk mengurai kondisi kemacetan tersebut. Metode ini, menurut Raziman, mulai diterapkan tujuh hari sebelum Idul Adha yang jatuh pada 20 Desember mendatang. Raziman menjelaskan, salah satu contoh kondisi kemacetan yang dianggap parah terjadi Jumat akhir pekan lalu. Siang itu hujan selama dua jam mengakibatkan jalan protokol macet hebat. Kendaraan sulit bergerak maju. Pasalnya, sejumlah titik di jalan protokol tergenang air hingga 40 centimeter.

''Jadi kalau di Bundaran HI kendaraan yang mau melaju sudah dari arah sana-sini dan kendaraan tidak maju juga, maka petugas tinggal diterjunkan dari helikopter dan mengatasi lalu lintas,'' tutur Raziman. Gangguan lalu lintas yang bakal diatasi dengan metode ini tidak sekadar di jalan raya. ''Kalau misalnya jalan Tol Jakarta-Cikampek macet, petugas dari atas helikopter bisa dimanfaatkan,'' imbuh Raziman. Bahkan, kemacetan di Jalur Pantura Pulau Jawa direncanakan diatasi dengan meluncurkan petugas dari heli.

Antisipasi banjir
Menurut perwira tinggi kepolisian yang sedang mengajukan diri menjadi wakil gubernur Sumatera Utara itu, kemacetan Jakarta yang semakin parah membutuhkan upaya terobosan untuk mengatasinya. Sebanyak 100 petugas yang tergabung dalam satu satuan setingkat kompi (SSK) itu sudah mulai berlatih meluncur dari atas heli sejak sepekan lalu.

Petugas yang dilatih tidak cuma anggota Direktorat Lalu Lintas, tapi termasuk dari Sabhara dan Brimob. Sementara Polda Metro Jaya memiliki empat heli yang dapat digunakan satuan khusus ini. Terobosan ini, kata Raziman, dipilih karena tidak ada kendala bagi heli untuk lalu lalang di udara Jakarta. Pada praktiknya heli dijaga ketinggiannya minimal 30 meter sebelum menerjunkan petugas. Polisi yang meluncur dengan tali minimal terdiri dari dua orang.

Banjir yang menjadi problem sehari-hari di musim hujan bagi warga Jakarta, termasuk yang akan diatasi dengan metode ini. Apabila air sudah terlampau tinggi hingga kendaraan di jalan darat tidak dapat menjangkau, maka petugas berhelikopter diterjunkan untuk menolong warga korban banjir.

Operasi Jala Jaya
Sementara Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan, Operasi Jala Jaya 2007 yang berjalan selama sebulan penuh dinilai berhasil dalam mengatasi kemacetan. Meskipun diakuinya, program tersebut sifatnya hanya sporadis dan bukan merupakan pola penanganan kemacetan secara makro dan menyeluruh.

''Sejauh ini Operasi Jala Jaya saya nilai efektif. Setidaknya kemacetan dapat diurai sedikit dengan adanya petugas polantas di lapangan,'' tandas Fauzi, usai bertemu Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, di Kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat, kemarin. Operasi ini dimulai sejak 12 November lalu, dan Rabu hari ini persis memasuki satu bulan. Namun ketika ditanyakan apakah program tersebut akan dilanjutkan, Fauzi tidak memberikan jawaban. Alasannya, kendali ada di Kepala Polda Metro Jaya.

Operasi ini muncul ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Gubernur DKI mencari solusi penanganan kemacetan di Jakarta yang semakin parah dan semerawut, khususnya sejak ada pembangunan Koridor VIII, IX dan X Busway. Pemprov kemudian merespon dan berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk mencari solusi jangka pendek penanganan kemacetan hingga proyek tiga koridor tersebut selesai dikerjakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wishnu Subayo Yusuf, menegaskan, proyek tiga koridor itu tuntas 15 Desember nanti.

Operasi Jala Jaya melibatkan 5.000 personil polisi lalu lintas yang diterjunkan di sejumlah titik-titik rawan macet. Khususnya di ruas jalan bus TransJakarta yang belum jadi, bisa dilalui kendaraan umum melalui jalan landai naik turun. Program tersebut dievaluasi setiap pekan sekali, namun hingga kemarin belum ada laporan resmi dari pihak Direktorat Lalu Lintas polda Metro Jaya mengenai keefektifan operasi dan bagaimana kelanjutan operasi ini. ind/zak

Gila ...! Anak SD Sudah Dikasih Kondom

2007-12-11T17:19:00.001-08:00

Gila ...! Anak SD Sudah Dikasih Kondom

Jakarta, myRMnews. Wakil Ketua MPR AM Fatwa merasa terusik dengan adanya pembagian alat kontrasepsi kondom ke sekolah-sekolah. Ia pun mendesak pemerintah segera menghentikan adanya pembagian kondom ke sekolah-sekolah.

Menurut politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu, bagi-bagi kondom itu justru akan mengundang terjadi seks bebas di sekolah-sekolah. “Ini sangat berbahaya karena pembagian kondom ini memberikan kesempatan kepada anak-anak remaja untuk coba-coba, bagaimana sih cara memakainya. Apalagi anak remaja kan cepat terpengaruh. Jadi (pembagian kondom) ini harus segera dihentikan,” ujarnya.

Pernyataan Fatwa ini menanggapi adanya rencana pembagian kondom ke sekolah-sekolah yang tujuannya untuk mencegah HIV/AIDS. Pembagian kondom ini termasuk rangkaian kegiatan Pekan Kondom Nasional (PKN) 2007.

PKN 2007 melibatkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) bersama DKT Indonesia—sebuah LSM yang didanai Jerman untuk pencegahan HIV/AIDS.

Menurut Fatwa, walaupun maksudnya baik yakni untuk mencegah meluasnya HIV/AIDS, namun cara dan sasarannya harus tepat. Fatwa tidak sepakat kalau untuk mencegah HIV/AIDS dengan membagikan kondom ke sekolah-sekolah karena salah sasaran.

“Pembagian kondom untuk mencegah HIV/AIDS, sebaiknya difokuskan kepada para pekerja seks (PSK), bukan ke sekolah-sekolah. Pembagian kondom kepada anak-anak sekolah malah akan mengundang adanya free sex di kalangan anak muda, “ jelasnya.

Apalagi, sambungnya, hasil berbagai survei menyebutkan bahwa terjadinya hubungan pranikah karena sering berkumpulnya anak-anak sekolah di rumah-rumah. Jadi, lanjutnya, yang diperlukan di kalangan anak muda, bukan kondom, tapi gerakan moral anti free sex dan anti kegiatan-kegiatan yang menyebabkan timbulnya penyakit HIV/AIDS. “Pembinaan moral keagamaan justru yang harus digalakkan di kalangan anak muda.”

Ditanya sekolah-sekolah apa dan dimana saja yang akan dibagikan kondom, Fatwa tidak mengetahuinya. Namun, dia mendesak agar pemerintah untuk menghentikan rencana pembagian kondom ini.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Dr dr Dadang Hawari Psi, melihat pembagian kondom sudah kebablasan. ”Saya dapat informasi anak-anak madrasah dan SD di Banten sudah diberi kondom. Keterlaluan,” katanya, geram.

Dadang mengatakan, bila kondom dibagi-bagian ke sekolah dan kampus maka sama saja memberi akses bebas dan menjerumuskan pelajar dan mahasiswa terjangkit HIV/AIDS.

“Kondom kan tidak aman. Bocor. Coba saja bagiin kondom, pasti angka HIV/AIDS akan naik. Ini kan hanya proyek. Kalau mau menurunkan HIV/AIDS, zina lah yang harus dicegah,” tandasnya. rm

Antasari Titipan Golkar-PDIP

2007-12-11T17:17:00.001-08:00

Antasari Titipan Golkar-PDIP

Jakarta, myRMnews. Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi ajang mengamankan agenda politik 2009. Dus, bagian dari penyelamatan kader-kader partai dari jerat hukum lembaga antikorupsi itu.

Nah, menurut Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), terpilihnya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK adalah bagian dari strategi tersebut.

Anggota KPP Emerson Yuntho mengungkapkan, berdasarkan data penindakan KPK terhadap politisi menunjukan sebagian besar yang terjerat adalah dari partai besar, PDIP dan Golkar. Bukan hanya kasus remeh-temeh, para politisi yang diperkarakan bisa dikategorikan tokoh kakap.

Misalnya saja, Bupati Kutai Kartanegara non aktif Syaukani HR yang diduga melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 120 miliar, berasal dari Golkar.

Selain itu, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri adalah bekas menteri era pemerintah Megawati Soekarnoputri.

Tak hanya itu, beberapa kader dua partai tersebut banyak dibidik oleh KPK dalam berbagai kasus, misalnya aliran dana Bank Indonesia dan pengadaan alat pemadam kebakaran (damkar) yang dilakukan di seluruh Indonesia.

Menurut Emerson, ada indikasi kuat Antasari adalah calon ‘titipan’ partai berlambang banteng dan beringin itu. Antasari diduga dipasang untuk meminimalisasi tindakan hukum kepada dua kader partai tersebut di masa mendatang.

”Tak heran jika dukungan Golkar dan PDI P terhadap Antasari Azhar demikian jelas terlihat,” ujar Emerson di Warung Daun, Cikini kemarin (11/12).

Ditambahkannya, KPK mendatang tak akan total menyentuh kasus-kasus yang melibatkan politisi. ”Tak heran jika nantinya kasus-kasus semacam aliran dan BI tak tersentuh. Bakal ada tindakan balas budi kepada Komisi III DPR yang memilih pimpinan KPK,” lanjut Emerson yang menjabat Koordinator Hukum ICW itu. rm

Berjilbab Halal Jadi Serdadu

2007-12-11T17:15:00.001-08:00

Berjilbab Halal Jadi Serdadu
Rabu, 12 Desember 2007, 07:41:24 WIB

Jakarta, myRMnews. Ada kabar baik bagi wanita berjilbab yang ingin mengabdi menjadi tentara. Markas Besar TNI sedang mengkaji aturan yang memperbolehkan prajurit mengenakan atribut khas tersebut.

”Itu nanti akan diatur, pada prinsipnya saat ini tidak ada larangan,” kata Kepala Dinas Penerangan Umum Markas Besar TNI, Kolonel Ahmad Yani Basuki, di Jakarta, kemarin.

Perwira lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya itu mencontohkan prajurit Korps Wanita Angkatan Darat di Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah menggunakan kerudung.

Saat uji kelayakan calon panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso juga pernah ditanya soal itu. Saat menjawab, Djoko mengaku mengizinkan anak buahnya yang memutuskan mengenakan jilbab saat bertugas di lapangan. ”Tentu dengan aturan tertentu,” ujar Djoko saat itu.

Menurut Yani, doktor sosiologi militer Universitas Indonesia, Kowad di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari TNI. ”Jadi, bukan berarti karena mereka di Aceh terus diistimewakan sedemikian rupa.”

Perwira kelahiran Blitar, Jawa Timur itu mengakui secara spesifik belum ada aturan yang mengatur spesifikasi penggunaan jilbab bagi prajurit wanita. ”Memang di seragam aslinya tidak berjilbab, tapi bukan berarti terus tidak diperbolehkan.” Anggota Komisi I (bidang Pertahanan) DPR, Suryama, menilai sikap Mabes TNI itu sebagai langkah maju.

”Panglima yang baru harus menyosialisasikan kebijakan itu sampai level komandan satuan.” Sebab, dia masih mendapatkan informasi ada pelarangan bagi wanita muslimah di TNI yang ingin mengenakan jilbab.

Suryama menceritakan, dirinya pernah menginap di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat di Cijantung. ”Mereka berlatih sejak jam dua dini hari, tepat saat subuh mereka berhenti dan shalat berjamaah. Itu contoh bagus dan bukti bahwa TNI menghormati hak-hak menunaikan ibadah seseorang.”

Anggota Komisi I yang lain, Al Muzammil Yusuf, menilai penggunaan jilbab butuh proses yang panjang. ”Panglima TNI yang baru harus bisa meyakinkan banyak pihak bahwa jilbab tidak menghambat tugas negara.” rm

Keywords Berita

2007-12-07T01:29:00.000-08:00

Keywords
berita
berita terbaru
berita terkini
berita bola
berita kota
berita hari ini
berita harian
berita artis
berita alda
berita sepak bola
berita indonesia
berita kriminal
berita koran
berita olahraga
berita ekonomi
berita aktual
berita selebritis
situs berita
berita baru
berita jakarta
kantor berita
berita politik
berita sepakbola
berita kematian alda
berita olah raga
berita dunia
berita pendidikan
berita hangat
berita internasional
berita nasional
berita haji
berita selebriti
berita iptek
berita islam
berita pagi
berita teknologi
berita foto
berita gempa
berita utama
berita lapindo
berita online
berita maria eva
berita lumpur lapindo
berita musik
berita terhangat
berita alda risma
berita berita
berita hot
berita sore
berita bush
berita hukum
berita kesehatan
berita negara
berita heboh
berita jawa pos
artikel berita
berita panas
menulis berita
berita komputer
berita pajak
berita tv
berita forex
berita kedatangan bush
berita artis indonesia
berita it
berita kecelakaan
naskah berita
berita kematian alda risma
berita sctv
berita duka
berita korupsi
berita bisnis
penulisan berita
berita adam air
berita terbaru alda
berita otomotif
berita kota makassar
berita sex
berita aceh
berita pembunuhan
berita tentang alda
berita unik
berita bencana
berita liga inggris
berita bahasa inggris
portal berita
berita asian games
berita skandal
berita televisi
www berita
pembaca berita
berita yahya zaini
berita com
berita luar negeri
pengertian berita
berita anggota dpr
berita bencana alam
definisi berita
berita sosial
berita daerah
berita palestina
berita jatim
berita pilkada
cari berita
berita iran
berita motogp
rss berita
berita piala dunia jerman 2006
berita lumpur
berita radio
berita persib
berita liputan 6
berita lingkungan
berita aneh
berita tsunami
berita papua
berita pns
berita gosip
berita smack down
berita bola terkini
berita poso
berita jogja
berita yahya
berita poligami
berita terpanas
berita natal
berita pemerkosaan
berita banjir
berita hiburan
berita harian malaysia
kumpulan berita
berita nusantara
berita resmi statistik
berita kebakaran
berita malaysia
berita kematian
berita bogor
berita irak
berita anak
siaran berita
berita kekerasan
arsip berita
berita asean
berita smackdown
berita juventus
berita buana
berita indosiar
berita film
berita hardware
berita konflik

Berita Seputar Kita

Peluang Bisnis Online Dahsyat

Pemilu 2009 Contreng PKS

Peluang Sukses Bisnis Melilea

Pelatihan Sukses Bisnis Melilea

Iklan: Jasa Penerjemah Bahasa

Thank your for your trust

5 Ketika Laptop Semakin Murah

Indonesia Visa Is Easy !

Percetakan Murah

Indonesia Visa Guidance

Arsitek Rumah Tinggal

Jasa Sumur Bor Artesis Submersible Online

Indonesia Visa Services

Link Jasa Arsitek Rumah

Jepang Buka 1.500 Lowongan Pekerjaan Bagi Indonesia

Singa Santap Seorang Pria di Kebun Binatang Afsel

Bom Bunuh Diri Tewaskan Benazir Bhutto

Tahun 2008 Haji Bisa Lewat Laut

Seorang Jamaah RI Tusuk 3 Orang di Depan Ka'bah

Maradona Ingin Bertemu Ahmedinejad

Jepang Buka Lowongan 1.000 Perawat Indonesia

Domba Kurban Kabur Saat Akan Dipotong

Disebut Populer, Petinggi PKNU Sumringah

PKB Senang Disebut Partai Paling Memperjuangkan Islam

Suhu Politik 2008 akan Meningkat

Suhu Politik 2008 akan Meningkat

Putin, Person of The Year 2007 Versi Time

Ditipu Calon Pembeli, Tanaman Jemani Kobra Senilai Rp1,1 M Raib

Mendengkur Bisa Berakibat Fatal

Susui Si Buyung Segera Setelah Lahir

Orang Kaya di Negeri Miskin

Mesin Pencari Google Makin Memesona

Mengejar Pajak 40 Orang Terkaya Indonesia

Malaysia Mulai Ditinggalkan Wisatawan Indonesia

Pohon Duit Anthurium

Ayam Berformalin Beredar di Bekasi

86 Fatwa Aliran Sesat Telah Dikeluarkan MUI

Poin-poin Bali Road Map

RAPBD DKI 2008 Anti Rakyat Miskin

Aparat & Penyelenggara Pilkada ”Disentil”

PDIP-PKS Siap Bangun Koalisi Merah-Putih

Humas PKS Rapatkan Barisan

Tidak Dipinang Partai Golkar, PKS Mulai Lirik PDIP

AS Sadap Pembicaraan Telepon dan SMS di Indonesia

Jepit Rambut Anda Dari Kondom Bekas?

Aburizal Bakrie, Orang Terkaya di Indonesia

Ketua MPR: Penunjukan Gubernur Langgar Konstitusi

Wanita TNI Berjilbab Boleh Saja Asal Tetap Profesional

NU & Muhammadiyah Akur Idul Adha 20 Desember

Pelawak Basuki Wafat

'Akrobat Udara' Hadapi Macet Jakarta

Gila ...! Anak SD Sudah Dikasih Kondom

Antasari Titipan Golkar-PDIP

Berjilbab Halal Jadi Serdadu

Keywords Berita